Pemkot Madiun butuh regenerasi calon pimpinan tinggi pratama (PTP). Menyusul jumlah pejabat eselon II yang terus berkurang karena pensiun. Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) setempat pun menggelar tes asesmen.
Ibarat besar pasak daripada tiang. Pemangkasan honorer dikhawatirkan berdampak pada krisis pegawai di masa depan. Rasio jumlah honorer tak sebanding dengan kuota CPNS maupun PPPK yang didapatkan daerah setiap tahunnya.
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Madiun terus menyusut. Tahun ini 208 abdi negara memasuki usia pensiun. Sementara, rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2022 ditiadakan.
Abdi negara mendominasi calon jemaah haji (CJH) asal Ngawi tahun ini. Kantor kementerian agama (Kemenag) mencatat 57 dari total 113 CJH yang berangkat Selasa (7/6) lalu merupakan aparatur sipil negara (ASN).
Wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer tahun depan membuat Pemkab Pacitan berkeringat dingin. Bila terealisasi, kebijakan itu diyakini memincangkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Puluhan posisi pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkot Madiun dikocok ulang. Mutasi dan rotasi itu menyasar pejabat administrator dan pengawas. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya di Lapangan Pelti, Jalan Pahlawan, Rabu (11/5) malam.
Sanksi tegas menanti para abdi negara yang menambah jatah libur di hari pertama masuk kerja Senin (9/5) mendatang. Peringatan itu diutarakan langsung Bupati Magetan Suprawoto.
Bahtera Pemkab Pacitan semakin kekurangan awak. Angka pensiun tak sebanding dengan rekrutmen anyar. Situasi itu membuat kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD) semakin sepi.
