alexametrics
23.8 C
Madiun
Friday, August 19, 2022

TAG:

BPJS Ketenagakerjaan

Gandeng 50 Agen BRILink, BPJamsostek Permudah Peserta Bayar Iuran

BPJS Ketenagkerjaan (BPJAMSOSTEK) memanfaatkan 50 agen BRILink di wilayah Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun sebagai salah satu kanal pembayaran iuran.

Imbas Pencabutan Aturan Batasan Usia, Tren Klaim JHT Berangsur Turun

Berakhir sudah polemik pengajuan klaim jaminan hari tua (JHT) harus telah berusia 56 tahun. Itu seiring pencabutan poin tersebut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022.

Pemkab Ponorogo Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pengurus RT dan BPD

Belasan ribu ketua RT, sekretaris, bendahara, ketua beserta anggota BPD se-Kabupaten Ponorogo memperoleh jaminan sosial. Itu setelah mereka didaftarkan oleh Pemkab Ponorogo sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ojol Jadi Korban Tabrak Lari, BPJamsostek Tanggung Biaya Perawatan Rp 1,2 M

Setiap pekerjaan tentu ada risikonya. Karena itu, Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Anggoro Eko Cahyo menekankan pentingnya perlindungan atas jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Madiun Bidik Anggota LMDH Jadi Peserta

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) membidik pekerja bukan penerima upah (PBU) yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wanasalam di Dusun Panggung, Desa/Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Perawatan Ojol Korban Tabrak Lari Hingga Rp 1,2 M

Setiap pekerjaan tentu ada risikonya. Karena itu, Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Anggoro Eko Cahyo menekankan pentingnya perlindungan atas jaminan sosial ketenagakerjaan.

Utamakan Sosialisasi ketimbang Penindakan

Pemkab Ngawi memberi kelonggaran terhadap perusahaan yang abai melindungi pekerja. Ketimbang merekomendasikan penindakan ke kejaksaan negeri (kejari), dinas perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja (DPPTK) pilih memberikan sosialisasi.

1.100 Perusahaan di Ngawi Belum Ikut BPJS

Seribuan perusahaan di Ngawi mokong. Sebab, para pekerjanya belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal amanat dalam Undang-Undang (UU) 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu telah sedekade berlaku.

Pemkab Pacitan Tunggu Hasil Revisi Permenaker JHT

Polemik jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan tak begitu merisaukan pekerja di Pacitan. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnakar) Pacitan memastikan hal itu setelah berkoordinasi dengan pekerja lokal.

Gegara Permenaker Baru, Ramai-ramai Cairkan JHT

Keder juga mantan pekerja ini dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Berita Terbaru

/