Tim terpadu (timdu) survei calon lahan Kawasan Industri Agropolitan (KIA) Ngawi belum mengabulkan sepenuhnya alih fungsi kawasan hutan. Dari rencana total lahan seluas 1.204 hektare di Desa Karangbanyu dan Widodaren, Kecamatan Widodaren, serta Mengger, Karanganyar.Â
Denyut perekonomian dari sektor peternakan di Ngawi kembali berdetak. Pemkab telah membuka 11 pasar hewan setelah lima bulan ditutup imbas wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Kebijakan itu menyusul laju penularan virus tipe A genus Apthovirus telah melandai.
Tim terpadu bentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mensurvei bakal lokasi kawasan industri agropolitan di Ngawi. Anggota tim peninjau lahan total seluas 1.204 hektare di Desa Karangbanyu, Widodaren, dan Mengger, Karanganyar, itu melibatkan tujuh instansi.
Perbedaan luasan lahan tidak menjadi batu sandungan Pasar Beran,Ngawi, mengantongi persetujuan konsep bangunan gedung hijau (BGH). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merestui dokumen detail engineering design (DED) BGH di lahan 3.380 meter persegi.
Bagaimana perkembangan proyek KIA? Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi Yusuf Rosyadi menyampaikan bahwa progresnya pengalihan status lahan bakal lokasi pembangunan. Dari hutan produksi menjadi kawasan industri. ‘’Luasannya mencapai 1.200 hektare,’’ kata Yusuf kemarin (4/10).
Pengangguran di Ngawi didominasi lulusan SMK. Dinas perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja (DPPTK) mencatat angka pengangguran terbuka mencapai 21.216 jiwa tahun lalu. ‘’Sembilan persen di antaranya lulusan SMK,’’ kata Kabid Tenaga Kerja DPPTK Ngawi Supriyadi, Senin (26/9).
Pilihan sulit terpaksa diambil sebagian pelaku usaha produksi tahu di Ngawi. Harga jual komoditas itu dinaikkan seiring mahalnya bahan baku kedelai. ‘’Merugi kalau tidak dinaikkan,’’ kata Subagyo, produsen tahu di Desa Gelung, Paron, Jumat (23/9).
Proyek pembangunan ulang Pasar Beran, Ngawi, penuh liku. Hasil asistensi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) Senin (19/9) lalu, pemkab harus melengkapi sejumlah dokumen.
Rekening tabungan ribuan pekerja di Ngawi bakal bertambah berkat transferan bantuan subsidi upah (BSU). Dinas perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja (DPPTK) menyebut bahwa potensi penerimanya mencapai 10.900 orang. ''Angka itu disampaikan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur ketika rapat koordinasi beberapa waktu lalu,'' kata Kepala DPPTK Ngawi Yusuf Rosyadi kemarin (12/9).