Eksistensi media di Magetan disorot kalangan legislatif. Terutama mendekati tahun politik seperti sekarang ini. Hal itu mencuat bersamaan kunjungan Jawa Pos Radar Magetan ke DPRD setempat, Kamis (12/1).
Kualitas pengaspalan ruas Jalan Carat-Ngariboyo dipertanyakan kalangan legislatif setempat. Sebab, jalan sudah rusak lagi kendati pekerjaan belum lama diselesaikan.
Komisi B DPRD Ngawi panen keluhan dari petani jeruk pamelo. Selain belum adanya pemberdayaan bibit lokal secara masif, petaninya kesulitan memperoleh pupuk subsidi.
Puluhan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) ngeluruk DPRD Magetan, Kamis (5/1). Mereka menagih janji wakil rakyat. ‘’Kami ingin kejelasan soal peraturan perlindungan GTT dan nasib PTT,’’ kata Sulistyo Hadi, perwakilan GTT-PTT Magetan.
Bupati Magetan Suprawoto sudah menyatakan bahwa usul kenaikan gaji karyawan dan direksi Perumdam Lawu Tirta dia tolak. Namun, keputusan itu tak cukup membuat segelintir masyarakat puas.
Opsi penambahan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendapat penolakan dari kalangan pengurus partai politik (parpol) di Magetan.
Tatanan peta politik di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berpotensi berubah. Seiring keputusan KPU Magetan menyodorkan tiga rancangan daerah pemilihan (dapil) kepada publik dan KPU pusat.
Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Magetan 2023 mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Wakil rakyat khawatir penerapan UMK di lapangan tidak sesuai ketentuan.
Menyambut 2023, pemkab Magetan masih punya pekerjaan rumah terkait urusan keuangan daerah. Salah satunya penyelesaian piutang daerah yang diam-diam sudah mencapai miliaran rupiah.
