Kalangan legislatif geleng-geleng kepala tatkala mengetahui hasil seleksi formasi guru Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) 2022 Ngawi. Sebanyak 22 dari total 1.268 peserta yang dinyatakan lolos tanpa penempatan tugas.
Angkutan umum di Ngawi diharap bersiap diri. Dinas perhubungan (dishub) setempat berencana menggandeng sarana transportasi tersebut untuk angkutan sekolah gratis.
Status Siswanto sebagai anggota DPRD Ngawi masih menggantung. Setelah memutuskan mundur sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hingga Jumat (17/2) lalu, Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Ngawi masih menunggu surat resmi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur.
Kalangan legislatif mewanti-wanti rencana pemindahan kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi. Komisi III DPRD berharap kajiannya matang. Sebab bukan hanya memindah lokasi kantor pelayanan, melainkan juga balai latihan kerja (BLK) dan laboratorium bahasa untuk calon pekerja migran.
Beras subsidi pantang dibanderol melampaui harga eceran tertinggi (HET). Jika tak ditindak bakal menggembosi semangat stabilisasi harga beras di pasaran.
Enam draft Ranperda yang seharusnya disahkan tahun lalu masih ‘’macet’’ di Biro Hukum Setdaprov Jawa Timur. Padahal, DPRD Ngawi berencana mengesahkannya bulan depan.
Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar mengingatkan bahwa insan pers bagian empat pilar demokrasi. Bersama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karenanya, media massa harus menegakkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat.
Eksistensi Pasar Besar Ngawi (PBN) disorot kalangan legislatif setempat. Banyak kios kosong di pasar tradisional semi modern yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 2021 lalu itu.
Tingginya angka pernikahan dini di Ngawi jadi topik pembahasan Kedutaan Besar Irlandia. Organisasi nirlaba Equalita bekerja sama Irish Aid Rialtas na hEireann Government of Ireland menggelar dialog kebijakan memerangi pernikahan dini kemarin (23/1).
