DALAM UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan tentang batasan peredaran bruto yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Batasan itu berlaku bagi orang pribadi pengusaha UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun yang memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan skema PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018.
SELURUH satker kementerian/lembaga menggunakan aplikasi baru mulai 2022. Yakni, sistem aplikasi keuangan instansi (SAKTI). Aplikasi tersebut full modul pengelolaan keuangan negara. Mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan ini juga mengadopsi konsep sistem informasi menajemen keuangan guna mendukung implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN).
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 oleh DPRD Pacitan dipastikan molor. Hal ini dipicu karena terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nomor S-173/PK/2022 tentang penyampaian rincian alokasi dana transfer ke daerah.
SETIAP wajib pajak (WP) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Untuk WP orang pribadi, pelaporan SPT tahunan bisa dibuat mulai 1 Januari hingga 31 Maret. Sedangkan untuk badan, batas waktu yang ditetapkan hingga 30 April.
Akankah moratorium daerah otonom baru (DOB) mengancam keberlangsungan pemekaran desa di Pacitan? Jika pemerintah pusat resmi menerapkan ketentuan baru itu, rencana pemekaran yang tinggal selangkah lagi berpotensi diundur hingga pasca-Pemilu 2024.
Jalan panjang pemekaran Ketro dan Ketroharjo di Tulakan tinggal melewati ‘’satu kelokan’’. Paparan pemerintah provinsi (pemprov) di depan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berjalan mulus. Tersisa satu tahapan, kini bola pemekaran desa itu dipegang Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci utama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun dalam meningkatkan pelayanan. Terbaru, kantor pajak ini menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kepel, Kecamatan Kare dan PT Pos Indonesia.
Budaya antikorupsi terus disuarakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun. Tidak hanya melalui aksi, tapi juga lewat sosialisasi. Kali ini KPP Pratama Madiun menggandeng Satgas Saber Pungli Kota Madiun untuk menyosialisasikan bahaya korupsi di depan puluhan pegawai KPP Pratama Madiun yang memenuhi aula kantor.
Pelayanan berbasis digital terus dikembangkan oleh Kantor Imigrasi Ponorogo. Salah satunya dengan menyosialisasikan aplikasi M-Paspor dan SDawet Jabung (Satu Data Warta Elektronik Jaringan Terhubung) di Hotel Mahesa Ponorogo, Kamis (1/9).
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU). Adapun bantuan sosial ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta dengan besaran Rp 600 ribu.
