Rencana Pemkot Madiun menerapkan parkir elektronik (e-parking) di Pasar Besar Madiun (PNM) sampai ke telinga legislatif setempat. Mereka khawatir penerapan parkir one gate system (OGS) alias sistem satu pintu itu bakal mengorbankan para juru parkir (jukir).
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyapa masyarakat Pacitan, Kamis (9/2). Kunjungannya ke kampung halaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merupakan bagian dari penjaringan aspirasi menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.
Sebanyak 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.
Sertifikasi aset menjadi pekerjaan rumah Pemkab Pacitan yang harus segera dituntaskan. Sebab, persoalan itu sudah diwanti-wanti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2021 lalu. Meski demikian, masih banyak aset daerah yang belum memiliki dokumen tersebut. Sebagai langkah percepatan, pemkab menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ukiran prestasi di Kota Madiun tak pernah berhenti. Sepekan terakhir, Pemkot Madiun memborong empat penghargaan sekaligus. Empat capaian prestasi (quattrick) itu wujud nyata kemonceran pembangunan Kota Pendekar selama dipimpin Wali Kota Madiun Maidi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang pentolan DPRD Jatim. Legislator tersebut tak lain merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. OTT dilaksanakan Rabu (14/12) pukul 20.24.
Tindak pidana korupsi (tipikor) rentan terjadi di semua tingkatan pemerintahan. Karena itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pimpinan daerah agar tidak berbuat yang berseberangan dengan upaya pemberantasan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pramugari atas kasus dugaan penggunaan jet pribadi dengan layanan kelas satu oleh tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE). Pramugari bernama Tama Anggraeny itu diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (3/10).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang Hakim Agung di lingkungan Mahkamah Agung (MA), Kamis (22/9).
Dewan mendesak agar pengawasan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pacitan lebih ditingkatkan. Tak sekadar main pelotot dan terima jadi, apalagi sampai memicingkan (memejamkan) mata. Tiap penggunaannya mesti dipantau satu per satu. Atensi itu juga sempat disarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sosialisasi beberapa waktu lalu.
