Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pramugari atas kasus dugaan penggunaan jet pribadi dengan layanan kelas satu oleh tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE). Pramugari bernama Tama Anggraeny itu diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (3/10).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang Hakim Agung di lingkungan Mahkamah Agung (MA), Kamis (22/9).
Dewan mendesak agar pengawasan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pacitan lebih ditingkatkan. Tak sekadar main pelotot dan terima jadi, apalagi sampai memicingkan (memejamkan) mata. Tiap penggunaannya mesti dipantau satu per satu. Atensi itu juga sempat disarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sosialisasi beberapa waktu lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta keterangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (7/9). Orang nomor satu di Jakarta itu akan dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E.
Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung bergerak cepat pasca ditahannya Surya Darmadi. Sejumlah saksi dan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu langsung diperiksa.
Sertifikasi aset menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkot Madiun yang mesti segera dituntaskan. Sejauh ini, masih banyak aset daerah yang belum memiliki dokumen tersebut.
Progres sertifikasi aset daerah tak pernah putus dari pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum lama ini, Pemkab Pacitan dimonitoring via Zoom.
Masih banyak aset Pemkot Madiun yang belum jelas legalitasnya. Hingga kini, ratusan bidang tanah belum bersertifikat hak milik (SHM). Mayoritas berupa saluran air dan jalan.
Perampungan sertifikasi aset pemerintah daerah tak bisa ditawar. Mulai tanah, jalan, saluran irigasi, hingga gedung mendesak mendapatkan legalitas. Terlebih, pencatatan aset-aset itu menahun jadi pekerjaan rumah (PR) tak terselesaikan.
Ribuan aset milik Pemkab Pacitan bodong. Bulan depan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali bertandang mengecek progres sertifikasi aset tersebut.
