Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) tetap buka selama cuti Lebaran. Sejak dibuka, sedikitnya sudah ada beberapa aduan. Selain konsultasi, ada satu yang langsung melapor.
Pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk para pekerja dikawal serius oleh pemkab. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Magetan mendirikan Posko Satgas Ketenagakerjaan di kantornya untuk memfasilitasi pekerja yang merasa hak-haknya belum terpenuhi.
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) gigit jari. Di pengujung Ramadan ini, mereka dipastikan tak dapat merasakan tunjangan hari raya (THR).
Posko pengaduan masalah tunjangan hari raya (THR) yang dibuka dinas tenaga kerja (disnaker) tahun ini tidak sia-sia. Buktinya, sejumlah pekerja memanfaatkan layanan tersebut untuk wadul.
Jelang Lebaran dompet aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Madiun bakal semakin tebal. Duit puluhan miliar rupiah telah disiapkan untuk THR mereka. Pun, tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Hak ribuan pekerja di Kabupaten Madiun coba diperjuangkan. Dinas tenaga kerja (disnaker) setempat menyambangi sejumlah perusahaan swasta untuk memastikan tunjangan hari raya (THR) mereka tahun ini terbayarkan.
Pemkot Madiun harus membelanjakan APBD 2022 belasan miliar rupiah. Duit jumbo itu dicairkan untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 ribuan aparatur sipil negara (ASN). Baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kontrak.
Skandal di PT KSS Indo Apparel sejatinya sudah diendus sejak jauh hari oleh wakil rakyat. Ketika Komisi A DPRD Magetan menggelar sidak 28 Maret lalu, para legislator telah mengingatkan manajemen perusahaan garmen tersebut untuk tertib dalam memberikan hak pekerja.
Ribuan pekerja di Magetan kini dihinggapi gundah gulana. Mereka menantikan tunjangan hari raya (THR) yang harusnya sudah cair. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Magetan telah mengimbau seluruh perusahaan untuk membayarkan THR maksimal tujuh hari sebelum Lebaran (H-7).
Pandemi Covid-19 yang terus melandai turut menggeliatkan sektor ekonomi. Seiring kebijakan pemerintah melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
