Jawa Pos Radar Madiun - Dalam epos besar pewayangan Nusantara yang diadaptasi dari kisah Mahabharata, sosok Prabu Duryudana sangat melekat dengan citra seorang penguasa bertangan besi.
Raja dari Kerajaan Hastinapura ini dikenal luas sebagai pemimpin diktator yang sangat haus akan takhta dan validasi kekuasaan mutlak.
Sebagai putra tertua dari keluarga Kurawa, Duryudana sedari awal memang telah dipenuhi oleh ambisi buta dan kecemburuan yang teramat mendalam.
Ia memiliki hasrat yang tak terbendung untuk menguasai seluruh penjuru kerajaan tanpa sedikit pun sudi berbagi dengan pihak Pandawa.
Duryudana pada akhirnya bukan sekadar duduk sebagai seorang raja, melainkan telah menjelma menjadi simbol dari kekuasaan yang berubah menjadi keserakahan.
Setelah berhasil menguasai tampuk pimpinan tertinggi, ia sama sekali tidak menjalankan sistem pemerintahan dengan bijaksana layaknya seorang pemimpin ideal.
Sebaliknya, ia justru memusatkan seluruh kekuatan negara secara mutlak di tangannya sendiri dan senantiasa mengabaikan berbagai suara kebenaran.
Bahkan, berbagai nasihat bijak dari orang terdekatnya sering kali diabaikan mentah-mentah demi memuaskan ego pribadinya.
Ia lebih suka mendengarkan bisikan Patih Sengkuni yang pada praktiknya justru terus memupuk sifat buruk sang raja demi keuntungan politik tertentu.
Di bawah rezim pemerintahan Duryudana, hukum sering kali tidak lagi berfungsi sebagai alat penegak keadilan yang hakiki bagi masyarakat bawah.
Hukum justru diputarbalikkan menjadi alat legitimasi ampuh untuk mempertahankan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok Kurawa semata.
Sementara itu, kesejahteraan rakyat luas maupun keseimbangan tatanan kerajaan perlahan mulai dikesampingkan dan diabaikan.
Para Pandawa yang sejatinya memiliki hak sah atas sebagian wilayah kerajaan justru terus diperlakukan secara semena-mena dan sama sekali tidak adil.
Mereka diasingkan tanpa ampun dan terus mendapat tekanan hebat melalui berbagai cara licik yang dirancang rapi oleh pihak istana Hastinapura.
Salah satu peristiwa paling epik yang mencerminkan sifat diktatornya adalah momen krusial saat ia menolak keras usulan pembagian wilayah kepada Pandawa.
Padahal, keputusan pembagian wilayah Hastinapura tersebut sudah seharusnya dilaksanakan secara adil sesuai dengan kesepakatan internal keluarga leluhur.
Penolakan keras itu murni didasarkan pada rasa takut kehilangan dominasi, bukan berdasarkan pertimbangan rasional demi menghindari perpecahan.
Bahkan, sang prabu dengan congkak lebih memilih jalan peperangan berdarah dan konflik terbuka daripada harus berbagi kekuasaan secara adil dengan saudaranya.
Sikap otoriter dan arogan ini semakin terlihat jelas ketika ia dengan sadar menyetujui berbagai rencana busuk Sengkuni yang penuh dengan tipu daya.
Baca Juga: Berawal dari Warung Sederhana, Niken Sukses Kembangkan Usaha Sembako Bersama PNM Mekaar
Salah satu yang paling fatal adalah persekongkolan dalam permainan dadu yang akhirnya sukses menjatuhkan Pandawa ke dalam jurang penderitaan panjang.
Dalam rentetan peristiwa kelam tersebut, instrumen hukum dan batas moral kemanusiaan seakan tidak lagi memiliki pijakan di dalam megahnya istana Hastinapura.
Kekuasaan telah benar-benar berubah wujud menjadi alat tumpul untuk menindas kebenaran, bukan lagi payung untuk melindungi yang lemah.
Namun dalam sudut pandang filosofi wayang secara lebih luas, Duryudana sejatinya bukan hanya sekadar tokoh antagonis yang wajib dibenci oleh penikmat cerita.
Karakternya merupakan cermin nyata dari sifat rapuh manusia yang sangat mudah terjerumus ke dalam lubang keserakahan saat memegang takhta.
Kisahnya menjadi pengingat abadi bahwa seorang pemimpin yang tak mampu mengendalikan kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan rakyatnya. (*/naz)
*Penulis Alumnus ISI Surakarta
Editor : Mizan Ahsani