Jawa Pos Radar Madiun - Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi memasuki masa penutupan atau shutdown pada Rabu (1/10) setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait rancangan anggaran.
Kegagalan tersebut dipicu perbedaan tajam antara Partai Demokrat dan Partai Republik, khususnya terkait pemotongan program Medicaid yang diberlakukan melalui RUU "One Big Beautiful" oleh Presiden Donald Trump pada Juli lalu.
Dilansir dari Al Jazeera, shutdown dimulai tepat pukul 00:01 waktu setempat, bertepatan dengan dimulainya tahun fiskal baru.
Dengan berakhirnya pendanaan tahun sebelumnya, operasional berbagai lembaga federal pun terhenti.
Meskipun Partai Republik menguasai dua majelis Kongres, mereka tidak berhasil menyatukan suara untuk meloloskan RUU pendanaan hingga 21 November.
Di sisi lain, Demokrat menolak memberi dukungan karena menilai pemangkasan Medicaid akan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dampak Bagi Pegawai Federal
Akibat penutupan ini, lembaga pemerintah harus menerapkan furlough atau pemberhentian sementara bagi pegawai “tidak dikecualikan”.
Diperkirakan, 750.000 pegawai federal terancam kehilangan pekerjaan sementara dengan potensi kerugian upah mencapai USD 400 juta per hari.
Pegawai esensial, seperti aparat keamanan hingga tenaga medis darurat, tetap diwajibkan bekerja meski tidak menerima gaji selama masa penutupan.
Sementara pegawai kontrak, termasuk petugas kebersihan, berisiko tidak menerima bayaran sama sekali jika kontraktor tidak menyediakan dana cadangan.
Profesor politik AS, Scott Lucas, menjelaskan: “Furlough berarti cuti tanpa bayaran. Bedanya dengan pandemi, kali ini tidak ada bantuan federal yang bisa menutupinya,” ujarnya.
Ancaman PHK Massal
Lebih buruk lagi, Gedung Putih telah menginstruksikan setiap lembaga untuk menyiapkan skenario pemutusan hubungan kerja (PHK) massal apabila kebuntuan politik terus berlanjut.
Kantor Anggaran Kongres (CBO) menyebutkan situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi signifikan.
Bukan yang Pertama Kali
Shutdown bukanlah hal baru di AS. Pada akhir 2018, pemerintahan Trump sempat mengalami penutupan selama 35 hari, terpanjang dalam sejarah modern negara tersebut.
Kala itu, sembilan departemen federal terdampak langsung, dan banyak pegawai terpaksa mencari pinjaman, bantuan keluarga, bahkan mendatangi bank makanan untuk bertahan hidup.
“Tidak ada jaring pengaman nyata yang melindungi mereka. Dampaknya benar-benar terasa pada manusia,” kata Scott Lucas.
Situasi saat ini menandai krisis politik baru di Amerika Serikat yang memperlihatkan dalamnya jurang perbedaan antara dua partai besar, sekaligus menjadi pukulan telak bagi stabilitas birokrasi federal. (fin)
Editor : AA Arsyadani