Haji 2026: Arab Saudi Terapkan Zero Tolerance terhadap Jemaah tanpa Izin Resmi

Satrio Jati • Dipublikasikan Sabtu, 18 April 2026 | 19:06 WIB
Ilustrasi penyelenggaraan ibadah haji. (JAWA POS)
Ilustrasi penyelenggaraan ibadah haji. (JAWA POS)

Jawa Pos Radar Madiun - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peringatan keras menjelang musim Haji 1447 H / 2026 M.

Melalui Presidensi Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, otoritas setempat menegaskan kebijakan "Zero Tolerance" terhadap siapa pun yang mencoba melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh).

Kebijakan ini diambil demi menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan jutaan jemaah yang telah terdaftar secara legal. Berikut adalah poin-poin krusial yang perlu diperhatikan per April 2026:

1. Aspek Syariat: Haji Tanpa Izin Dinilai Tidak Sah

Kepala Urusan Keagamaan Dua Masjid Suci, Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, menegaskan bahwa berhaji tanpa izin resmi adalah perbuatan dosa secara syariat. Hal ini didasari tiga alasan utama:

Baca Juga: Dikbud Madiun Wajibkan Semua Sekolah Terapkan Gerakan Selamat Asri

2. Sanksi Finansial dan Deportasi (Berlaku 13 April 2026)

Pemerintah Saudi tidak main-main dalam menegakkan hukum. Individu yang terjaring di Makkah, area Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina), atau Masjidil Haram tanpa visa haji resmi akan dijatuhi sanksi:

3. Digitalisasi dan Pengetatan Akses via Nusuk Card

Tahun ini, pengawasan dilakukan secara berlapis dengan teknologi digital:

Peringatan bagi Calon Jemaah:

Pastikan Anda hanya menggunakan jenis visa yang sah untuk beribadah haji, yaitu:

  1. Visa Haji Reguler

  2. Visa Haji Khusus

  3. Visa Haji Mujamalah/Furoda (yang resmi terdaftar)

Penting untuk diingat, Visa Turis, Visa Umrah, Visa Ziarah, atau Visa Kerja tidka bisa digunakan untuk berhaji.

Otoritas keamanan akan melakukan pemeriksaan ketat di berbagai titik pemeriksaan (checkpoints) menuju Makkah. Jangan pertaruhkan keselamatan dan status hukum Anda demi iming-iming haji murah tanpa prosedur resmi. (rio)

Editor : Mizan Ahsani
Haji 2026 tanpa izin resmi arab saudi