Jawa Pos Radar Ponorogo – Ratusan mahasiswa UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Ponorogo, Selasa (10/11/2026).
Dalam aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu, mahasiswa menyampaikan sepuluh tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu tuntutan utama ialah audit perizinan tambang. Mahasiswa juga mendesak pertanggungjawaban reklamasi terhadap lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal.
Koordinator lapangan aksi, Ahmad Nizar Hariri Al Misbahi, mengatakan persoalan pertambangan bukan satu-satunya isu yang menjadi perhatian mahasiswa.
Mereka juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
‘’Rakyat hari ini mendapat ketidakpastian hidup, pajak tidak masuk akal. Kebijakan fiskal perlu dievaluasi,’’ kata Nizar.
Desakan audit perizinan tambang menjadi salah satu isu daerah yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut.
Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi perizinan pertambangan sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal.
Selain persoalan tambang, mahasiswa menuntut evaluasi kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Mereka meminta peninjauan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penurunan harga kebutuhan pokok, serta penghentian pemborosan anggaran negara.
