Jawa Pos Radar Madiun - Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah revolusioner dalam memperketat sistem keamanan dan pengawasan kedaulatan di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia.
Pihak imigrasi resmi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) untuk menginisiasi proyek pertahanan canggih bertajuk “Pagar Digital”.
Sinergi strategis ini dibahas secara mendalam oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, usai menggelar rapat bersama perwakilan akademisi ITB di Gedung Ditjen Imigrasi, Selasa (30/6).
Hendarsam membeberkan bahwa ide awal program ini lahir dari keprihatinannya saat menghadiri eksibisi pertahanan di Singapura, di mana belum ada alat pengamanan perbatasan buatan anak bangsa.
"Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara," tutur Hendarsam menjelaskan potensi besar insinyur lokal.
Baca Juga: Gandeng Klub Profesional, MTsN 3 Pacitan Sukses Melejitkan Prestasi Ekstrakurikuler
Awasi Jalur Tikus Sepanjang Ribuan Kilometer
Hendarsam menjelaskan bahwa Indonesia memiliki bentangan wilayah perbatasan darat yang sangat luas mencapai 3.111 kilometer yang dinilai sangat rawan menjadi titik perlintasan ilegal.
Dari total bentangan masif tersebut, pemerintah baru bisa menyediakan 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di kawasan Kalimantan, Papua, serta Nusa Tenggara Timur.
Kondisi infrastruktur pengawasan konvensional tersebut dinilai masih sangat terbatas karena beberapa pos tercatat belum aktif atau terhambat oleh Perjanjian Lintas Batas.
Berdasarkan data resmi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi yang tercatat dokumennya mencapai angka 679.867 orang.
Namun, tantangan terbesar bagi petugas di lapangan adalah mengawasi pelintas ilegal yang memanfaatkan jalur-jalur tikus tidak resmi di tengah hutan dan perkebunan.
Kerentanan wilayah siber ini diperparah oleh ancaman nyata kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan komoditas ilegal.
"Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste," papar Hendarsam.
Sementara untuk pengamanan di sektor laut, fokus pemantauan siber akan diarahkan ke wilayah perairan Kepulauan Riau, Batam, serta jalur penyeberangan logistik di sekitarnya.
Baca Juga: SMKN 2 Ponorogo Unggul Vokasi, Alumni Berkarier hingga Jepang
Sinergi Drone HALE dan Mantis Nonstop 24 Jam
Guna mematangkan proyek ini, Imigrasi siap mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi massal bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Wahana terbang tanpa awak ini dirancang khusus untuk mampu beroperasi nonstop 24 jam dengan mengandalkan pasokan daya ramah lingkungan dari panel surya (solar panel).
Sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone dalam satu kesatuan kerja taktis, yakni Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) dan Drone Mantis.
Drone HALE bertugas terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh dan membaca situasi wilayah buta (blind spot).
Begitu drone HALE mendeteksi pergerakan manusia mencurigakan, sistem otomatis memerintahkan Drone Mantis bergerak melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek.
Teknologi pendeteksian otomatis ini sebelumnya telah diuji coba secara sukses di sektor agrikultur nasional dengan hasil visualisasi data yang sangat memuaskan.
Baca Juga: Cerpen Wayang Narayana Begal Pembela Rakyat 1: Menghukum Koruptor di Kerajaan Mandura
Pangkas Waktu Respons Patroli Konvensional
Hendarsam menegaskan bahwa esensi utama dari Pagar Digital ini bukan menghentikan fisik manusia secara langsung, melainkan menyajikan kesadaran situasional secara real-time.
Saat sensor kamera drone mendeteksi pergerakan mencurigakan, sistem otomatis langsung mengirimkan titik koordinat presisi ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat.
Langkah digitalisasi ini diklaim mampu memangkas waktu respons pergerakan pasukan patroli konvensional secara drastis jika dibandingkan metode lama.
Penggunaan mata udara yang cepat dan fleksibel ini juga dinilai jauh lebih menghemat anggaran operasional negara dibandingkan harus menerbangkan aset pesawat berawak.
Dalam jangka panjang, kolaborasi antara Imigrasi, ITB, dan PT DI ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) nasional.
Langkah mandiri ini sekaligus memastikan bahwa sistem pengawasan kedaulatan tanah air tidak memiliki ketergantungan pada teknologi atau perangkat siber milik asing. (*)
Editor : Mizan Ahsani