Jawa Pos Radar Madiun - Di balik aktivitas sederhana seperti mengirim pesan, melakukan panggilan video, hingga mengakses layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), terdapat jaringan kabel serat optik yang membentang di dasar lautan.
Infrastruktur yang selama ini jarang mendapat perhatian itu kini berubah menjadi salah satu aset paling strategis dalam persaingan global antara Amerika Serikat dan China.
Sekitar 99 persen lalu lintas data dunia mengalir melalui kabel bawah laut. Karena perannya yang sangat vital, kedua negara kini berlomba memperluas pengaruh sekaligus memperkuat pengamanan terhadap jaringan tersebut.
Perkembangan AI, komputasi awan, hingga meningkatnya kebutuhan ekonomi digital semakin menjadikan kabel bawah laut sebagai aset bernilai tinggi.
Kabel Bawah Laut Kini Menjadi Infrastruktur Strategis
Tulang Punggung Internet Global
Menurut International Telecommunication Union (ITU), hampir seluruh lalu lintas data internasional bergantung pada kabel serat optik bawah laut.
Jaringan ini menghubungkan berbagai benua dan menopang aktivitas internet global, mulai dari email, transaksi keuangan, layanan cloud, hingga komunikasi digital.
Baca Juga: Strawberry Moon 2026 Muncul Akhir Juni, Ini Waktu Terbaik Menyaksikan Fenomena Langit yang Memukau
Para analis menilai lonjakan penggunaan internet setelah pandemi COVID-19, ditambah pesatnya perkembangan AI dan komputasi kuantum, membuat kebutuhan terhadap jaringan kabel bawah laut terus meningkat.
Erin Murphy, Direktur Pelaksana Asia di Redpoint Advisors, mengatakan, "Banyak sekali orang yang harus terhubung secara online, sehingga kebutuhan akan koneksi internet yang stabil pun meningkat."
Ia juga menambahkan, "Selain itu, revolusi AI, dan pada akhirnya komputasi kuantum, mendorong kebutuhan akan lebih banyak kabel bawah laut."
Persaingan AS dan China Semakin Memanas
Dari Infrastruktur Netral Menjadi Alat Geopolitik
Jika sebelumnya pembangunan kabel bawah laut lebih banyak mempertimbangkan aspek teknologi dan biaya, kini faktor keamanan nasional ikut menentukan arah proyek-proyek tersebut.
Salah satu contohnya adalah proyek SeaMeWe-6 yang menghubungkan Singapura hingga Prancis.
Proyek tersebut semula diperkirakan akan dikerjakan perusahaan China HMN Tech, namun kontraknya kemudian diberikan kepada perusahaan asal Amerika Serikat, SubCom, setelah adanya lobi dari Washington.
Baca Juga: SATRIA-1: Satelit Raksasa yang Diam-Diam Mengubah Wajah Internet Indonesia di Wilayah 3T
Pada Juni lalu, pemerintah AS juga memperketat pengawasan terhadap infrastruktur kabel bawah laut melalui aturan perizinan yang lebih ketat.
Kebijakan tersebut melanjutkan program Clean Cable yang diluncurkan sejak 2020 guna membatasi keterlibatan perusahaan China dalam proyek-proyek yang dianggap sensitif.
Di sisi lain, Beijing terus memperluas jaringan Digital Silk Road melalui HMN Tech.
Berdasarkan laporan China Academy of Information and Communications Technology, perusahaan tersebut telah membangun lebih dari 100.000 kilometer kabel bawah laut yang menjangkau lebih dari 70 negara dan wilayah.
Bart Hogeveen dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI) mengatakan, "Siapa pun yang mengendalikan infrastruktur penting dapat memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana infrastruktur itu digunakan, oleh siapa, dengan syarat apa, dan dengan biaya berapa."
AI Membuat Nilai Kabel Bawah Laut Semakin Tinggi
Selain menjadi jalur utama internet global, kabel bawah laut kini juga menjadi fondasi bagi layanan AI, pusat data, hingga komputasi awan.
Hogeveen menilai, "Seiring ekonomi makin terdigitalisasi dan AI mendorong lonjakan kebutuhan data, kabel-kabel ini menjadi aset yang tak tergantikan."
Baca Juga: G-Dragon Resmi Ditunjuk Jadi Duta UNESCO, Bakal Bawa Pesan Perdamaian ke Dunia
Ia juga menegaskan bahwa persaingan saat ini bukan sekadar membangun lebih banyak kabel, melainkan memperkuat posisi strategis di era ekonomi digital.
"Ini juga merupakan perlombaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi digital global sekaligus memperkuat posisi strategis."
Risiko Sabotase dan Ancaman Keamanan Meningkat
Infrastruktur Penting Semakin Rentan
Meningkatnya nilai strategis kabel bawah laut turut memunculkan kekhawatiran terhadap risiko sabotase maupun gangguan operasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insiden kerusakan kabel dilaporkan terjadi di sekitar Taiwan, Laut Baltik, hingga wilayah Finlandia dan Estonia.
Berbagai negara kini meningkatkan kerja sama untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur dasar laut.
Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles bahkan menyebut kabel bawah laut sebagai "urat nadi peradaban modern" dan memperingatkan bahwa "dasar laut sedang berubah menjadi medan pertempuran".
Menurut Jason Hsu dari Hudson Institute, "Berbagai negara kini memahami bahwa mengendalikan atau mengganggu arus data dapat memberikan pengaruh ekonomi dan politik yang besar tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun."
Baca Juga: Bus Sugeng Rahayu Terjun ke Sungai di Nganjuk, Begini Kronologi Kecelakaan yang Libatkan Truk Fuso
Asia Tenggara Berupaya Menjaga Keseimbangan
Permintaan terhadap kabel bawah laut di Asia Tenggara juga terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital di kawasan.
Namun, sebagian besar negara masih bergantung pada pihak luar untuk proses pembangunan maupun perbaikan jaringan tersebut.
Huong Le Thu dari International Crisis Group mengatakan kawasan ini perlu membangun kapasitas sendiri agar tidak terlalu bergantung pada negara lain.
Di saat yang sama, banyak negara Asia Tenggara tetap berupaya menjaga hubungan dengan AS maupun China tanpa harus memilih salah satu pihak.
Para analis memperkirakan rivalitas ini akan terus meningkat seiring berkembangnya AI, pusat data, dan kebutuhan konektivitas global yang semakin besar. (*)
*Herlinda Nur Fauziya, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Tim Content Writer Radar MadiunSumber : cna.id