MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Besok masyarakat Indonesia akan menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilu 2024.
Pada H-1 di masa tenang ini, Bawaslu Kabupaten Madiun menyebut ada beberapa hal yang menjadi sorotan pengawasan.
Yang paling utama yakni praktik money politic alias politik uang. Contohnya, pembagian bantuan. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo, Selasa (13/2).
"Masa tenang jadi kesempatan masyarakat menentukan pilihan, dan perlu diwaspadai dalam hal ini masyarakat tidak boleh terpengaruh oleh siapapun dan apapun,” ujarnya.
Guna mengantisipasi adanya praktik tersebut, Widodo menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan birokrasi setempat.
Yakni, menyarankan birokrasi setempat untuk sementara tidak menggerakkan birokrasi tingkat bawah jajaran camat dan kepala desa/lurah untuk menyalurkan bantuan.
Baca Juga: Sejarah dan Alasan setelah Mencoblos Celup Jari ke Tinta, Haruskah Kelingking yang Dicelupkan?
Baik itu bantuan pangan maupun bantuan sosial ke masyarakat.
"Kami sarankan pelaksanaan penyaluran bansos atau pangan murah digelar tidak di masa tenang atau bisa setelah hari H pemilu 2024," ungkapnya.
"Ini harus menjadi perhatian PTPS karena praktik seperti ini biasanya menyasar kalangan bawah langsung, tidak melalui perantara," lanjut Widodo.
Di luar masalah politik uang, bawaslu juga menekankan kepada KPU untuk tertib jadwal dalam mendistribusikan logistik pemilu.
"Jangan sampai hari H masih ada perpindahan TPS karena yang disiapkan sebelumnya tidak layak atau tidak sesuai standar," tukasnya. (ryu/naz)
Editor : Mizan Ahsani