MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tak mudah bagi Perumdam (Perumda Air Minum) Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dalam menjaring calon dewan pengawas alias dewas.
Sejak seleksi dewas dibuka Perumdam Tirta Dharma pada 21 Februari lalu, hingga Jumat (1/1) baru ada satu pendaftar.
Sedangkan batas pendaftaran menyisakan tiga hari. Berakhir pada Senin (4/3).
‘’Sampai pagi ini, sesuai laporan pendaftar baru satu orang,’’ ungkap Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Madiun Puji Satriyo.
Yoyok-sapaan akrab-Puji Satriyo tidak tahu pasti biang keladi minimnya pendaftar seleksi dewan yang dibukanya.
Apakah memang minat pendaftar minim atau akibat banyak yang belum tahu.
Menurutnya pendaftaran seleksi dewas itu sudah diumumkan melalui website BKSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia).
‘’Sudah di-upload di website BKPSDM,’’ tuturnya.
Dewas yang dibutuhkan sebanyak tiga orang. Sedangkan kuota pendaftar minimal empat orang.
Jika jumlah tidak terpenuhi, pendaftaran seleksi dewas bakal dibuka kembali. Saat ini Yoyok memilih menunggu kepastian jumlah pendaftar.
‘’Kita lihat dulu sampai batas akhir pendaftaran bagaimana, kalau kurang pendaftaran kami buka kembali,’’ tegasnya.
Yoyok mengatakan, seleksi dewas terbuka untuk umum.
Selain melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan peserta dari perwakilan kuasa pemilik modal (KPM), pendaftar dari kalangan umum atau independen diperbolehkan.
Asal tetap memenuhi persyaratan.
Seperti bukan pengurus partai atau calon legislatif, tidak ada hubungan keluarga dengan dewas atau direksi lainnya, hingga punya riwayat bersalah menyebabkan badan usaha pailit.
‘’Satu pendaftar yang ada saat ini juga berasal dari pendaftar independen,’’ bebernya.
Seleksi digelar lantaran jabatan dewas tengah kosong.
Satu karena maju sebagai caleg. Dua lainnya memang habis masa jabatannya.
Seandainya kuota pendaftaran sudah terpenuhi program mendapatkan dewan pengawas mengerial Perumdam Tirta Dharma Purabaya itu masih panjang.
Masih melalui seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatuhan melibatkan perwakilan Pemkab Madiun sebagai KPM, penguju idenpenden, akademisi, hingga psikolog.
‘’Targetnya sesuai dengan tahapan yang dibuat. Sebelum pertengahan tahun selesai,’’ imbuhnya. (odi/aan)
Editor : Mizan Ahsani