Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun belum terburu-buru memutuskan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bakal diperbantukan di Koperasi Merah Putih (KMP).
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih menunggu data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop-UM) terkait kesiapan KMP yang akan beroperasi.
Kepala BKPSDM Kabupaten Madiun Heru Kuncoro mengatakan, data tersebut penting sebagai dasar penentuan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).
“Kami masih menunggu hasil kolaborasi dengan Disperdagkop-UM, berapa KMP yang siap beroperasi dan membutuhkan dukungan SDM. Setelah itu baru kami breakdown kebutuhan ASN-nya,” ujarnya.
Heru menjelaskan, pelibatan ASN merupakan tindak lanjut instruksi Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah ikut memberikan dukungan personel bagi operasional KMP.
ASN yang ditempatkan tidak menjadi pengurus koperasi, melainkan tenaga administrasi teknis.
“Mereka membantu pembukuan, pengelolaan aplikasi, dan urusan teknis lainnya,” tuturnya.
Rencananya, setiap KMP akan mendapat dukungan dua hingga tiga ASN.
Namun jumlah pastinya menunggu kesiapan koperasi dan hasil koordinasi lanjutan.
“Kalau KMP-nya sudah siap dan memenuhi persyaratan, baru kami hitung total dukungan SDM-nya,” imbuh Heru.
Pihaknya juga belum menetapkan kriteria pendidikan atau bidang keahlian khusus untuk ASN yang akan diperbantukan.
“Spesifikasi ASN belum dibahas secara teknis. Nanti kami sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KMP, melihat dari AD/ART dan struktur organisasi mereka,” terangnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto