Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun terus mengebut persiapan pendirian Sekolah Rakyat (SR).
Langkah ini menindaklanjuti arahan Kementerian Sosial (Kemensos) dan instruksi langsung Bupati Madiun.
Saat ini fokus diarahkan pada pemenuhan persyaratan administrasi dan legalitas lahan sebagai tahap awal pembangunan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun Supriyadi menyebut, proses finalisasi lahan tengah berlangsung.
Lokasi yang disetujui berada di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, dengan luas sekitar 8,5 hektare.
’’Status tanah sedang kami proses di Kementerian ATR/BPN,’’ ujarnya, kemarin (19/10).
Setelah status lahan rampung, pemkab akan mengurus perizinan lanjutan seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan dokumen teknis lainnya.
Targetnya, seluruh administrasi tuntas pada 2025 sehingga pembangunan dapat dimulai awal 2026.
’’Harapannya, tahun depan Kementerian PUPR sudah bisa membangun dan tahun itu juga bisa langsung beroperasi,’’ jelasnya.
Supriyadi menambahkan, SR diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kelompok desil 1 dan 2.
’’Mereka adalah anak-anak tidak mampu atau putus sekolah,’’ katanya.
Dinsos akan menggandeng lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyiapkan calon siswa.
Data awal bersumber dari DTKS, namun akan diverifikasi di lapangan.
’’Kami akan lakukan verifikasi faktual agar penerimanya benar-benar sesuai kriteria,’’ pungkasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto