Jawa Pos Radar Madiun – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun untuk memastikan kualitas dan kebersihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menemui kendala.
Hingga kini, seluruh 21 SPPG di Kabupaten Madiun belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal sertifikat tersebut menjadi syarat penting bagi dapur penyedia makanan bergizi yang dikelola pemerintah daerah.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengakui, proses penerbitan SLHS masih dalam tahap persiapan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
Prosedur penerbitan tidak bisa dilakukan secara cepat karena memerlukan pelatihan teknis dan verifikasi langsung di lapangan.
“Prosesnya tidak seperti sertifikat halal yang hanya administratif. Kami harus turun langsung ke lokasi untuk memastikan kelayakannya,” ujarnya, Selasa (21/10).
Menurut Hari, dari total 21 SPPG yang telah berdiri, baru tiga SPPG memenuhi syarat awal dan siap diuji setelah pelatihan petugas rampung.
Pelatihan dijadwalkan berlangsung November mendatang, agar semua SPPG telah memenuhi standar sebelum launching program Madiun Bebas Gizi Buruk (MBG) pada Januari 2026.
“Insya Allah bulan depan pelatihannya dimulai, jadi Januari nanti semua sudah siap dan memenuhi standar kebersihan,” jelasnya.
Selain mempercepat sertifikasi, pemkab juga membentuk Satuan Tugas Madiun Bebas Gizi Buruk (Satgas MBG) untuk mengawal pelaksanaan program gizi daerah.
Satgas ini diketuai Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, dengan pembina dari unsur forkopimda, termasuk bupati, kapolres, dan dandim.
“Satgas MBG bertugas mengawasi, mengkoordinir, dan membina pelaksanaan program gizi di daerah,” ujar Hari.
Satgas tersebut dibentuk atas instruksi pemerintah pusat agar setiap daerah memiliki struktur pengawasan gizi terpadu.
Bupati juga mengajak seluruh elemen, termasuk media, berperan aktif menyosialisasikan pentingnya gizi seimbang di masyarakat.
“Kita semua bertanggung jawab terhadap keberhasilan program ini, termasuk rekan media,” imbuhnya.
Jumlah SPPG di Kabupaten Madiun kini mencapai 21 unit, meningkat dari 17 sebelumnya.
Salah satu yang baru diresmikan adalah SPPG Desa Simo, Balerejo, yang saat ini melayani sekitar 580 warga, termasuk ibu hamil, menyusui, dan balita.
“Alhamdulillah perkembangannya cukup pesat, mudah-mudahan ke depan semakin banyak wilayah yang memiliki SPPG aktif,” pungkas Hari. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto