Jawa Pos Radar Madiun – Data terbaru kemiskinan di Kabupaten Madiun menunjukkan dinamika menarik.
Persentase penduduk miskin memang turun, tetapi jumlah penduduk miskin justru bertambah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun menyebut kenaikan populasi menjadi faktor utama pergeseran tersebut.
Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nurcahyanti menjelaskan, pada Maret lalu persentase penduduk miskin turun menjadi 10,40 persen dari 10,63 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun secara absolut jumlahnya naik menjadi 71,59 ribu jiwa.
“Persentasenya turun, tetapi jumlahnya naik karena populasi Kabupaten Madiun ikut meningkat,” kata Wisma, kemarin (20/11).
Di sisi lain, garis kemiskinan juga naik.
Pada Maret 2025, angka garis kemiskinan mencapai Rp 476.506 per kapita per bulan, naik 3,4 persen dibanding Rp 460.205 pada Maret 2024.
Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan dasar rumah tangga.
BPS turut mencatat kenaikan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dari 1,40 menjadi 1,71 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,25 menjadi 0,32.
Kenaikan dua indikator ini menunjukkan sebagian penduduk miskin berada lebih jauh dari garis kemiskinan.
Meski demikian, Wisma menilai tren jangka panjang masih memberikan optimisme.
Setelah sempat melonjak pada masa pandemi Covid-19 hingga 11,46 persen pada 2020, angka kemiskinan kembali turun dan mencapai titik terendah pada 2025.
“Angka 10,40 persen ini yang terendah sejak pandemi. Kalau melihat tren jangka panjang, peluang penurunan masih besar,” ujarnya.
Menurut Wisma, strategi paling efektif untuk menurunkan kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat.
Status miskin dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita yang seluruhnya dinilai dengan ukuran rupiah.
“Peningkatan pendapatan warga menjadi kunci. Dan program pemkab dalam mendorong kemandirian ekonomi sudah mengarah ke sana,” lanjutnya.
Namun, Wisma mengakui pekerjaan rumah masih cukup besar.
Dibandingkan daerah sekitar, tingkat kemiskinan Kabupaten Madiun masih berada di atas Ponorogo yang kini 8,86 persen.
“Pemkab terus menyusun program, sedangkan kami memotret kondisi lapangan agar kebijakan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto