Jawa Pos Radar Madiun – Komisi D DPRD Kabupaten Madiun melanjutkan agenda pengawasan pembangunan sektor pelayanan publik.
Kali ini, giliran RSUD Dolopo yang disidak, kemarin.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono menyampaikan, sepanjang 2025 hanya terdapat satu kegiatan pembangunan fisik di RSUD Dolopo, yakni gedung linen.
Meski demikian, kualitas bangunan dinilai sangat baik.
“Di RSUD Dolopo ini sebenarnya hanya ada satu kegiatan pembangunan fisik 2025, yaitu gedung linen. Dari sisi kualitas, hasilnya bagus dan bahkan lebih baik dibanding bangunan lama,” ungkap Djoko.
Dia menegaskan, pembangunan gedung linen tidak menimbulkan persoalan berarti dan telah memenuhi standar layanan rumah sakit.
Bahkan, bangunan tersebut telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Meski memuji kualitas bangunan, Komisi D tetap memberikan sejumlah catatan.
Salah satunya terkait pemanfaatan lahan kosong di lingkungan rumah sakit.
Menurut Djoko, area yang masih kosong dapat ditata menjadi ruang terbuka hijau atau taman untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan pengunjung.
“Infrastruktur yang sudah ada ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain ruang kosong, penataan halaman depan dan area parkir juga menjadi perhatian.
Komisi D menilai, dengan lahan rumah sakit yang cukup luas, penataan parkir yang rapi dan tertib akan berdampak langsung pada kenyamanan pelayanan.
Djoko juga menyoroti masih adanya warga Madiun bagian selatan yang memilih berobat ke luar daerah.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi RSUD Dolopo untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas.
“Harapan kami, RSUD Dolopo ini benar-benar bisa menjadi rumah sakit andalan di wilayah Madiun Selatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Dolopo Mulyadi menjelaskan, pembangunan gedung linen menelan anggaran Rp 2,18 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Dia memastikan, hasil audit BPK menyatakan bangunan tersebut dalam kondisi baik.
“Bangunannya sudah diaudit BPK dan hasilnya baik. Jadi kemarin Komisi D lebih melihat langsung di lapangan,” ujarnya.
Gedung linen tersebut dibangun untuk memenuhi standar pengelolaan linen medis yang sebelumnya belum tersedia.
Fasilitas ini memisahkan pengelolaan linen infeksius dan noninfeksius, mulai dari perlak, pakaian pasien, hingga perlengkapan operasi.
Mulyadi menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh catatan Komisi D, khususnya terkait optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan peningkatan pelayanan rumah sakit ke depan. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto