MADIUN – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD ditolak tegas PDI Perjuangan Kabupaten Madiun.
Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini menjadi garis ideologis partai banteng moncong putih.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menegaskan, partainya konsisten memperjuangkan pilkada langsung sebagaimana arahan DPP.
“Pada prinsipnya PDI Perjuangan tetap garis lurus dengan DPP. Pilkada dipilih DPRD, kami tidak setuju,” tegasnya, Sabtu (17/1).
Menurut Fery, penolakan itu berpijak pada aspirasi masyarakat yang menghendaki pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
“Kami mendengarkan suara rakyat kecil. PDI Perjuangan ikut rakyat,” imbuhnya.
Ia mengakui, mahalnya biaya politik kerap dijadikan alasan munculnya wacana pilkada tidak langsung.
Namun, menurutnya, faktor tersebut tidak bisa dijadikan dasar mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpinnya.
“Kalau alasannya biaya mahal, solusinya efisiensi. Bisa lewat e-voting, bukan dialihkan ke DPRD,” jelasnya.
Fery menambahkan, meski keputusan akhir berada di tingkat pusat, DPC PDIP Kabupaten Madiun akan terus menyuarakan aspirasi daerah.
Partai, kata dia, tetap berdiri di barisan rakyat.
“Pada prinsipnya kami PDIP bersama rakyat,” pungkasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto