Jawa Pos Radar Madiun – Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Madiun masih cukup banyak.
Namun tidak semua rumah bakal tersentuh bantuan perbaikan pada 2026 ini.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Madiun memerinci, baru 300 unit RTLH yang dipastikan akan diperbaiki tahun ini.
“Total RTLH di Kabupaten Madiun masih 7.868 unit yang belum tertangani atau masih dalam daftar tunggu,” ungkap Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Madiun Retno Wahyuningsih, Sabtu (7/2).
Retno tidak menampik jika anggaran penanganan RTLH menurun sejak tahun lalu.
Penurunan disebut terjadi sejak pembahasan APBD Perubahan, seiring kebijakan efisiensi.
Dari 300 unit RTLH yang pasti ditangani pada 2026, sebanyak 100 unit bersumber dari APBD.
“Kalau tahun lalu itu dari APBD termasuk APBD Perubahan sekitar 274 unit, untuk tahun ini kurang tahu di APBD Perubahan mendapat tambahan berapa dari 100 unit RTLH yang pasti ditangani,” ujarnya.
Sementara 200 unit RTLH lainnya ditangani melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau bersumber dari APBN.
“Untuk BSPS tahap satu kami mendapat alokasi 200 unit, ada tambahan atau tidak masih belum dipastikan, biasanya pernah dalam setahun bisa sampai lebih dari enam tahap,” katanya.
Retno menambahkan, terdapat beberapa kategori nominal bantuan RTLH.
Kategori pertama peningkatan kualitas (PK) mendapat bantuan Rp 20 juta per unit.
Kategori kedua PK plus atau menuntaskan persoalan sanitasi mendapat Rp 25 juta per unit.
Sementara kategori ketiga pembangunan baru (PB) nominal bantuannya Rp 50 juta.
“Sampai saat ini yang sudah terlaksana baru beberapa, kami targetkan di triwulan pertama ini bantuan semua sudah disalurkan, sehingga triwulan kedua sudah mulai pembangunan RTLH dengan estimasi waktu 3-4 bulan pengerjaan,” jelasnya.
Ribuan RTLH yang masuk daftar tunggu masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Madiun.
Disperkim mengupayakan berbagai jalur bantuan, mulai pengajuan ke pusat hingga menggandeng perusahaan swasta melalui program CSR.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah desa melalui penggunaan APBDes.
“Tahun lalu CSR RTLH ada 26 unit, dari APBDes baik dana desa maupun alokasi dana desa ada 244 unit. Harapannya tahun ini ada bantuan dari luar pemkab, meski sampai saat ini belum ada perusahaan swasta yang mulai melakukan komunikasi terkait bantuan RTLH,” tandasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto