Jawa Pos Radar Madiun – Pengawasan peredaran obat dan makanan di wilayah Madiun Raya bakal semakin diperketat.
Hal itu setelah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya resmi menghadirkan Loka POM Kabupaten Madiun tahun ini.
Unit pelaksana teknis (UPT) tersebut untuk sementara berkantor di gedung eks sekretariat Yayasan Gerontologi di kompleks Pendapa Muda Graha.
Pengukuhan dilakukan Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Kepala BBPOM Surabaya Yudi Noviandi kemarin (6/3).
’’Dengan berdirinya Loka POM di Madiun ini kita harapkan pengawasan obat dan makanan bisa semakin optimal,’’ kata Hari Wuryanto.
Pengukuhan Loka POM dilaksanakan serentak secara nasional yang dipimpin langsung Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar secara daring.
Kegiatan itu juga dihadiri Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita serta perwakilan kepala daerah wilayah Madiun Raya.
Menurut Hari Wuryanto, keberadaan Loka POM di Kabupaten Madiun diharapkan mendekatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat.
Selain itu juga mempermudah koordinasi antara pemkab dengan BPOM, khususnya dalam pembinaan pelaku usaha makanan dan UMKM.
’’Kalau sudah ada di sini koordinasi lebih mudah sehingga sosialisasi kepada pelaku UMKM bisa lebih cepat dilakukan,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kepala BBPOM Surabaya Yudi Noviandi mengatakan pembentukan Loka POM di Kabupaten Madiun dilatarbelakangi luasnya wilayah Madiun Raya yang cukup jauh dari Surabaya.
Menurutnya, BPOM ingin menghadirkan layanan yang lebih dekat sekaligus memperkuat pengawasan keamanan pangan di daerah.
’’Kami ingin hadir lebih dekat kepada masyarakat sekaligus mengawal keamanan obat dan makanan,’’ katanya.
Yudi menyebut Loka POM Kabupaten Madiun dijadwalkan mulai aktif beroperasi pada 1 April mendatang.
Personel yang bertugas akan ditempatkan di kantor sementara di kompleks Pendapa Muda Graha.
Mereka akan menjalankan fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, hingga Pacitan.
’’Per 1 April nanti tim sudah mulai bertugas di sini,’’ terangnya.
Selain kantor sementara, BPOM juga menyiapkan pembangunan kantor permanen di Caruban.
Pemkab Madiun telah menghibahkan lahan sekitar 6.000 meter persegi di kawasan perkantoran pemkab, tepatnya di depan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
’’Estimasi paling cepat 2028 kantor permanen bisa dibangun, tetapi harapannya bisa lebih cepat,’’ bebernya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto