DPRD Madiun Soroti Kinerja OPD, IPM dan Kemiskinan Jadi PR

Loditya Fernandes • Dipublikasikan Jumat, 3 April 2026 | 09:45 WIB
Ketua DPRD bersama pimpinan dewan menyerahkan rekomendasi LKPj kepada Bupati Madiun dalam rapat paripurna. LODITYA FERNANDES/RADAR MADIUN
Ketua DPRD bersama pimpinan dewan menyerahkan rekomendasi LKPj kepada Bupati Madiun dalam rapat paripurna. LODITYA FERNANDES/RADAR MADIUN

Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Kabupaten Madiun menyoroti capaian kinerja Pemkab Madiun dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPj Bupati 2025, kemarin (2/4).

Mayoritas indikator tujuan daerah tercapai, namun masih ada catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengatakan hasil paripurna menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

’’Hasil paripurna ini menjadi penilaian kami agar OPD dan bupati segera menindaklanjuti,’’ ujarnya.

DPRD menyoroti dua indikator utama yang belum mencapai target, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan.

IPM Kabupaten Madiun tercatat 75,47, masih di bawah rata-rata Jawa Timur sebesar 76,13.

Sementara angka kemiskinan berada di 10,4 persen, lebih tinggi dari provinsi yang sebesar 9,5 persen.

’’Kemiskinan masih di bawah provinsi, sehingga perlu percepatan penanganan,’’ tegas Fery.

Dalam laporan yang dibacakan Wiema Tedja Pradana, disebutkan dari delapan indikator tujuan daerah, enam telah tercapai bahkan melampaui target.

DPRD meminta capaian tersebut dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Dari 33 indikator sasaran daerah, sebanyak 18 telah tercapai. Namun, masih ada 15 indikator yang belum memenuhi target.

Di antaranya indeks pelayanan publik, SPBE, profesional ASN, penurunan emisi gas rumah kaca, hingga nilai investasi dan sektor perdagangan.

Selain itu, indikator pendidikan dan kesejahteraan juga menjadi perhatian.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyatakan siap menindaklanjuti seluruh catatan DPRD.

’’Rekomendasinya baik sekali, ada beberapa poin yang perlu kami tindak lanjuti dan ditingkatkan,’’ ujarnya.

Ia menyebut dua indikator utama, yakni kemiskinan dan IPM, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Pemkab optimistis penurunan kemiskinan dapat terbantu melalui program Sekolah Rakyat (SR).

Sementara peningkatan IPM didorong melalui peran OPD, sektor pendidikan, hingga dukungan perguruan tinggi.

’’Kami optimistis selisihnya kecil dan bisa segera dikejar,’’ tandasnya. (osi/aan)

Editor : Hengky Ristanto
LKPJ 2025 kemiskinan madiun ipm madiun dprd madiun hari wuryanto