Jawa Pos Radar Madiun – Target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Madiun.
DPRD Kabupaten Madiun meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian angka, tetapi memastikan program dan anggaran benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak lebih agresif dalam mendukung target tersebut.
Menurutnya, angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10 persen tidak dapat ditekan dengan pendekatan biasa.
"Target dari pusat harus dilaksanakan. Yang penting sekarang bagaimana seluruh program daerah diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan," ujarnya, Jumat (29/5).
Untuk memastikan program berjalan efektif, DPRD berencana menyoroti berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta rapat dengar pendapat bersama OPD terkait.
Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan, bukan sekadar terserap secara administratif.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai sektor pertanian masih menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.
Sebab, sebagian besar penduduk masih menggantungkan sumber penghasilan dari sektor tersebut.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat berbagai program yang mendukung petani, mulai dari kemudahan akses pupuk, peningkatan produktivitas pertanian, hingga optimalisasi pemanfaatan lahan.
Menurut Fery, peningkatan kesejahteraan petani akan berpengaruh langsung terhadap upaya menekan angka kemiskinan di wilayah pedesaan yang selama ini menjadi kantong masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia juga mengingatkan bahwa target nol persen kemiskinan ekstrem tidak mungkin dicapai apabila hanya mengandalkan kerja pemerintah daerah.
Diperlukan sinergi lintas sektor, mulai pemerintah desa, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus keroyokan agar target yang ditetapkan pemerintah pusat bisa tercapai," tegasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto