Jawa Pos Radar Madiun – Kementerian Sosial (Kemensos) RI masih membuka peluang penambahan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Kabupaten Madiun tahun ajaran 2026/2027.
Sebab, kuota 360 siswa belum sepenuhnya terpenuhi.
Hingga pelaksanaan Pra Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Open House di Kelurahan Nglames, Selasa (14/7) lalu, jumlah siswa yang terdaftar baru mencapai sekitar 279 anak.
"Yang belum terpenuhi terutama jenjang SD. Kami berharap pendamping PKH, kecamatan hingga pemerintah desa membantu pemenuhan target ini," ujar Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi.
Menurut Rachmat, kuota SMP sudah terpenuhi, sedangkan SMA hanya menyisakan beberapa kursi.
Adapun kekurangan terbesar masih berada pada jenjang SD karena masih banyak orang tua yang belum siap melepas anaknya tinggal di asrama.
Pihaknya optimistis target tersebut tetap bisa dipenuhi mengingat hasil penelusuran lapangan menunjukkan masih banyak anak dari keluarga sasaran yang layak mengikuti program tersebut.
"Kami turun langsung ke lapangan dan menemukan calon-calon siswa yang memang layak masuk SR. Ini kesempatan yang sangat baik bagi mereka," katanya.
Rachmat juga mengingatkan bahwa kesempatan masuk SR tahun ini tidak akan mudah terulang pada tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga: Progres Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun Capai 92 Persen, Target Fungsional 30 Juli
Menurutnya, minat masyarakat diperkirakan akan terus meningkat setelah melihat kualitas fasilitas dan sistem pendidikan berasrama yang disediakan pemerintah.
Karena itu, orang tua diminta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin.
"Persaingannya tahun depan akan jauh lebih sulit. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak," tegasnya.
Selain mengejar pemenuhan kuota, Kemensos memastikan seluruh sarana prasarana harus benar-benar siap sebelum siswa mulai tinggal di asrama.
Targetnya, seluruh pembangunan dapat difungsikan pada 31 Juli mendatang sehingga proses matrikulasi dan pembelajaran bisa berjalan optimal.
"Kami tidak ingin anak-anak datang ketika fasilitas belum benar-benar siap. Semua harus aman dan nyaman sebelum mereka mulai belajar di sini," tandas Rachmat.
Dia menambahkan, SR menerapkan sistem boarding school dengan konsep multi entry dan multi exit.
Artinya, siswa dapat masuk pada jenjang tertentu sesuai kebutuhan tanpa harus selalu memulai dari kelas awal.
Selama masa pengenalan, sekolah akan memprioritaskan pembentukan karakter, adaptasi lingkungan, serta memastikan tidak ada praktik kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah.
"Yang paling penting tiga bulan pertama anak-anak betah dulu, beradaptasi dengan baik, dan sekolah ini harus menjadi tempat yang aman tanpa kekerasan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani memastikan kesiapan fisik SR permanen di Jawa Timur terus dikebut.
Baca Juga: Pemprov Jatim Siapkan Perbaikan 5 Km Jalan Provinsi di Ngawi, Pakai Anggaran P-APBD 2026
Dari 18 lokasi pembangunan, progres fisik rata-rata sudah mencapai di atas 91 persen.
Pemprov Jatim bersama Kemensos telah menyiapkan tim pendamping atau person in charge (PIC) di setiap lokasi untuk mengawal penyelesaian sarana prasarana agar seluruhnya dapat digunakan sesuai jadwal.
"Sekarang semua masih on process. Sarana prasarana dilengkapi, bangunannya dipercepat agar pada 31 Juli seluruh SR sudah siap melaksanakan MPLS," ujarnya.
Novi menjelaskan, proses penempatan guru juga masih berlangsung.
Khusus guru SD, hasil seleksi belum sepenuhnya rampung sehingga komposisi tenaga pendidik di masing-masing daerah masih bersifat dinamis.
Menurutnya, sistem SR yang menerapkan konsep multi entry dan multi exit memungkinkan penyesuaian rombongan belajar sesuai kebutuhan hingga penetapan final dilakukan.
"Belum ada penetapan di setiap kabupaten. Semua masih bergerak sehingga komposisi guru maupun rombongan belajar masih bisa disesuaikan," jelasnya.
Pemprov Jatim juga merancang program pendamping bagi keluarga siswa SR.
Selain pendidikan gratis bagi anak, pemerintah akan menyentuh sisi ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan usaha, perlindungan jaminan sosial, hingga bantuan pengembangan usaha bagi orang tua yang memiliki usaha produktif.
"SR menjadi bagian dari percepatan penurunan kemiskinan. Anak-anak mendapat pendidikan, sementara orang tuanya juga kita dorong agar lebih berdaya secara ekonomi," terangnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto