Sidang Gugatan PT Java Fortis: Ahli Sebut Biaya Perantara Pengadaan Tanah Tak Masuk Akal
Jawa Pos Radar Madiun - Kasus dugaan kecurangan atau fraud dalam pengadaan tanah kawasan industri di Jombang perlahan mulai menemukan titik terang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Kejanggalan utama yang terungkap dalam persidangan adalah nilai biaya jasa perantara pengadaan tanah yang justru jauh lebih besar dibandingkan harga tanah itu sendiri.
Dalam sidang gugatan yang dilayangkan PT Java Fortis Corporindo terhadap mantan direkturnya, Nany Widjaja, terungkap bahwa harga tanah dipatok sekitar Rp 30 miliar.
Namun anehnya, biaya jasa perantara atau makelar yang dilaporkan justru membengkak hingga mencapai angka Rp 47 miliar.
Fakta ini memantik sorotan tajam dari ahli akuntansi keuangan Universitas Airlangga (Unair), Prof. Zaenal Fanani, yang dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan.
Prof. Zaenal secara gamblang menyebut bahwa biaya perantara yang melampaui harga objek transaksi merupakan indikasi kuat adanya fraud.
Baca Juga: Kemlu Turun Tangan Usut Femas, WNI Asal Madiun yang Kabur dari Rombongan Tur di Korea
Biaya Perantara Tak Masuk Akal
Ia menjelaskan, dalam standar praktik akuntansi, setiap transaksi wajib didukung oleh kelengkapan dokumen dan memiliki nilai yang wajar.
Menurut kacamata sang ahli, biaya jasa perantara pengadaan tanah pada umumnya hanya berkisar di angka 1 hingga 2 persen dari total nilai transaksi. Meskipun diklaim sebagai biaya administrasi, angka 2,5 hingga 5 persen adalah batas maksimal yang masih bisa diterima.
"Problemnya bukan hanya soal pencatatan, tetapi juga besarannya. Lebih dari 5 persen sudah tidak masuk akal," ujar Zaenal di ruang sidang.
Tak hanya soal nominal, Zaenal juga menyoroti kemunculan sejumlah dokumen yang baru diserahkan setelah proses audit selesai.
