Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun memastikan program stikerisasi rumah penerima bantuan sosial (bansos) mulai dijalankan pada Agustus.
Program tersebut disiapkan sebagai instrumen transparansi dan pengawasan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
Kepastian itu disampaikan Wakil Bupati Madiun dr Purnomo Hadi saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Program Bantuan Sosial dari Konsumtif Menjadi Produktif di Kantor Kecamatan Balerejo, kemarin (30/7).
Menurut Dokter Pur, sapaan akrab wabup, pelaksanaan program berada di bawah koordinasi Dinas Sosial (Dinsos).
Semula stikerisasi ditargetkan dimulai 1 Juli, namun jadwal pelaksanaannya bergeser.
"Insya Allah planning-nya 1 Agustus dilakukan. Leading sector-nya ada di Dinsos, untuk teknisnya bisa ditanyakan ke Dinsos," ujarnya.
Dokter Pur menegaskan, pemasangan stiker bukan untuk memberi stigma kepada warga miskin.
Sebaliknya, program tersebut menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, warga yang menolak rumahnya dipasangi stiker patut dipertanyakan kelayakannya sebagai penerima bansos.
"Kalau tidak mau berarti mereka yang tidak miskin. Makanya kategorinya harus jelas, harus melalui validasi yang benar," tegasnya.
Dia menambahkan, stiker tidak akan dipasang selamanya.
Pemkab berharap penerima bansos mampu meningkatkan kesejahteraan sehingga keluar dari kategori miskin dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
"Harapan kami mereka tidak selamanya miskin. Jadi ada pengawasan masyarakat, ada transparansi, sekaligus menjadi motivasi agar bisa segera mandiri," imbuhnya.
Dalam bimbingan teknis yang diikuti kepala desa, TP PKK, BPD, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, Dokter Pur juga menekankan pentingnya mengubah paradigma bantuan sosial dari konsumtif menjadi produktif.
Menurutnya, bansos tidak cukup hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi harus mampu mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat agar penerima dapat keluar dari kemiskinan.
"Yang kami dorong bagaimana masyarakat memiliki kemampuan berusaha dan keluar dari zona kemiskinan," katanya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemkab Madiun mengoptimalkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Dinas Kesehatan akan memperkuat layanan kesehatan, sektor pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan Disperindagkop-UM, Disnakerin, pemerintah desa, dan pendamping PKH memberikan pelatihan usaha serta penguatan UMKM bagi warga. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto