Jawa Pos Radar Madiun – Status darurat sampah di Kota Madiun mulai digeser.
Pemkot menyiapkan sistem pengelolaan berjenjang dari tingkat rumah tangga hingga TPA untuk menekan volume limbah.
Rencana itu dibahas dalam rapat lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Sekda Soeko Dwi Handiarto, kemarin (27/4). Targetnya jelas: zero waste pada 2027.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun Ansar Rasidi menyebut, sistem baru dimulai dari hulu.
Pemilahan sampah dilakukan sejak rumah tangga, lalu dikelola melalui bank sampah tingkat RT.
“Dari rumah tangga dipilah, kemudian masuk bank sampah RT,” ujarnya.
Sampah bernilai ekonomi akan didaur ulang. Sementara residu yang tidak bisa diolah dialirkan ke tempat penampungan sementara (TPS).
DLH menyiapkan tiga skema TPS. Yakni TPS konvensional, TPS 3R (reduce, reuse, recycle), serta TPS dengan standar lebih lengkap.
“Nanti yang tidak terolah di TPS baru masuk ke TPA. Harapannya volumenya sudah sangat minim,” jelas Ansar.
Untuk memperkuat sistem, pembangunan TPS 3R mulai digarap tahun ini. Seluruh mekanisme ditargetkan berjalan optimal pada 2026.
“Tahun 2026 sistem sudah berjalan, 2027 tinggal penyempurnaan,” tegasnya.
Pemkot juga mengucurkan dukungan ke tingkat RT. Bantuan diberikan untuk mengoptimalkan bank sampah, khususnya dalam pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumber.
“Nilainya mungkin tidak besar, tapi cukup untuk pemberdayaan,” ungkap Ansar. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto