Jawa Pos Radar Madiun – Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp154 miliar menjadi perhatian serius DPRD.
Legislator menilai besarnya dana yang belum terserap menunjukkan masih adanya program yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan Wali Kota atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (29/6).
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan dokumen LPj akan dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) sebelum disampaikan kepada fraksi-fraksi untuk penyusunan pandangan umum dan pendapat akhir.
"Kami akan memberikan catatan, saran, masukan, dan kritik terhadap pertanggungjawaban APBD 2025. Situasi saat ini menuntut penyerapan anggaran berikutnya lebih kapabel dan akuntabel," ujarnya.
Menurut Armaya, tingginya nilai Silpa menjadi salah satu fokus evaluasi DPRD.
Penyebab besarnya sisa anggaran akan ditelusuri agar kondisi serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
"Jangan sampai Silpa terlalu tinggi karena menyangkut kepentingan masyarakat Kota Madiun. Nanti pada perubahan anggaran, sisa anggaran itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," tegasnya.
Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjelaskan besarnya Silpa tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sepanjang 2025.
Karena itu, pemkot berkomitmen memperbaiki kualitas perencanaan agar penggunaan anggaran semakin efektif dan tepat sasaran.
Menurut Bagus, pembenahan dilakukan melalui penyelarasan dokumen perencanaan mulai RPJMD hingga RKPD, disertai evaluasi terhadap program yang dinilai belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Yang lebih penting adalah bagaimana ke depan perencanaannya semakin baik. Kegiatan yang tidak sesuai akan kami arahkan agar sejalan dengan perencanaan sehingga anggaran benar-benar memberikan manfaat," katanya.
Bagus juga mengakui realisasi belanja APBD tahun ini masih belum optimal.
Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai kenaikan harga bahan baku, penyesuaian harga BBM, perubahan regulasi, hingga dinamika geopolitik yang berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
"Banyak pekerjaan terdampak kondisi makro. Itu memengaruhi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran di lapangan," pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto