Jawa Pos Radar Madiun – Kekosongan kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Madiun bertambah.
Setelah Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin purna tugas per 31 Agustus, kini tercatat sembilan jabatan kepala OPD belum diisi pejabat definitif.
Hingga Rabu (2/9) siang, pemkot belum mengumumkan siapa pejabat yang ditunjuk sebagai Plt Kepala BKPSDM.
Padahal, surat keputusan (SK) penunjukan pejabat pelaksana tugas tersebut disebut telah tersedia.
Kekosongan jabatan itu membuat proses surat-menyurat maupun pemberkasan di BKPSDM untuk sementara diarahkan melalui bagian tata usaha atau pencatatan.
Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun sempat dimintai keterangan mengenai pengisian kursi Kepala BKPSDM seusai rapat paripurna DPRD, Senin (31/8) malam.
Namun, Bagus belum memberikan jawaban pasti mengenai pejabat yang bakal mengisi posisi tersebut.
Dia mengarahkan pertanyaan mengenai penunjukan Plt Kepala BKPSDM kepada Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto.
’’Kalau itu tanya ke Pak Sek (Soeko, Red),’’ ujarnya.
Sebelumnya, nama Inspektur Inspektorat Kota Madiun Gaguk Hariyono sempat mencuat sebagai pejabat yang dikabarkan bakal merangkap posisi tersebut. Namun, kabar itu ditepis Soeko.
Saat dikonfirmasi di sela kegiatan gowes di kantor DKPP, Rabu (2/9), Soeko memastikan SK penunjukan Plt Kepala BKPSDM sebenarnya sudah tersedia.
Kendati demikian, dia belum bersedia mengungkap identitas pejabat yang ditunjuk.
’’Suratnya sudah ada,’’ katanya.
Soeko juga belum menjelaskan alasan penunjukan tersebut belum diumumkan lebih dari 36 jam setelah Haris memasuki masa pensiun.
’’Lha ya engko ngenteni SK-ne (nanti menunggu SK-nya),’’ ungkap mantan kepala Disperkim Kota Madiun itu.
Dia berjanji menyampaikan nama pejabat yang ditunjuk setelah proses tersebut benar-benar final. Termasuk pertimbangan yang mendasari pemilihan pejabat untuk merangkap posisi Plt Kepala BKPSDM.
’’Nanti tak kirimi kalau sudah,’’ terangnya.
Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemkot Madiun bukan hanya terjadi di BKPSDM. Saat ini, jabatan kepala di delapan OPD lainnya juga belum diisi pejabat definitif.
Delapan OPD tersebut yakni DPUPR, Disperkim, DLH, Dishub, Bapperida, Disbudparpora, Dinas Arpus, serta Disnaker-KUM. Posisi kepala di delapan OPD tersebut untuk sementara dirangkap pejabat lain.
Dengan bertambahnya kekosongan Kepala BKPSDM Kota Madiun, total terdapat sembilan jabatan kepala OPD yang belum definitif.
Sementara itu, sejumlah pejabat JPTP yang saat ini disebut tidak merangkap jabatan antara lain Kepala Dinkes-PPKB dr Denik Wuryani, Sekretaris DPRD Misdi, Kepala Dispendukcapil Agus Triono, Inspektur Inspektorat Gaguk Hariyono, dan Kepala Bakesbangpol Subakri.
Selain itu, Kepala DPMPTSP Sumarno, Kepala Dinsos-PPPA Heri Suwartono, Kepala Dindik Lismawati, Kepala Disdag Harum Kusumawati, serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ansar Rasidi. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto