Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun bakal mengubah pendekatan penyusunan program dan penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2027.
Setiap program tidak lagi cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi harus menghasilkan dampak nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Kebijakan tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai memimpin apel rutin pegawai di halaman balai kota, Senin (9/11/2026).
Menurut Bagus, perubahan pola kerja diperlukan agar penggunaan anggaran pemerintah lebih berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Bagus menilai keberhasilan OPD selama ini kerap diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan.
Padahal, terlaksananya kegiatan belum tentu menunjukkan bahwa persoalan masyarakat telah terselesaikan.
Karena itu, dia meminta setiap perangkat daerah mengubah cara pandang dalam merencanakan dan mengevaluasi program kerja.
’’Sekarang polanya harus diubah. Kalau biasanya kita melihat dari kegiatan yang dilaksanakan, sekarang masalah yang harus terselesaikan,’’ tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, program pemerintah diharapkan memiliki tujuan yang lebih terukur, terutama terkait perubahan kondisi masyarakat setelah program dijalankan.
Perubahan pola kerja itu mulai diterapkan dalam pembahasan program dan anggaran Pemkot Madiun tahun 2027.
Bagus menjelaskan, sejumlah kegiatan yang dibahas bersama OPD telah diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Penyesuaian terutama dilakukan terhadap anggaran transformasional, yakni alokasi yang diarahkan untuk menghasilkan perubahan melalui intervensi terhadap permasalahan tertentu.
Setiap intervensi diharapkan disertai indikator yang memungkinkan pemerintah mengukur dampak pelaksanaannya.
’’Kita arahkan untuk intervensi permasalahan yang ada. Nanti bagaimana kita menghitung dampak, apa yang berubah di masyarakat,’’ jelasnya.
Meski demikian, perubahan tersebut tidak berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh komponen pengeluaran daerah.
Penganggaran untuk belanja wajib atau mandatori serta kegiatan rutin tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Selain menyiapkan perubahan pendekatan anggaran 2027, Bagus mengingatkan seluruh OPD agar tidak mengabaikan penyelesaian program tahun berjalan.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan yang masih berjalan.
Seluruh target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus diupayakan selesai sesuai perencanaan.
Namun, penuntasan kegiatan tetap perlu disertai evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai.
’’OPD mulai mengejar target-target di tahun 2026. Rencana itu harus diselesaikan dan harus dihitung juga dampaknya,’’ tandasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto