KOTA, Jawa Pos Radar Madiun - Kasus Covid-19 yang semakin terkendali berimbas pada serapan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Hingga awal bulan ini, baru 7 persen dari Rp 57,8 miliar di P-APBD 2021. ‘’Realisasi serapan baru Rp 4,2 miliar,’’ kata Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun Sidik Muktiaji, Senin (8/11).
Serapan itu dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Perinciannya, dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dinkes-PPKB) Rp 1,8 miliar untuk penanganan Covid-19. Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (dinsos-P3A) Rp 2,2 miliar untuk belanja langsung tunai daerah (BLTD).
Dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) Rp 122 juta untuk pemakaman jenazah pasien Covid-19, serta badan pendapatan daerah (bapenda) Rp 7 juta terkait relaksasi pajak bumi dan bangunan (PBB). ‘’Masih ada beberapa pencairan yang sedang proses dan diajukan dinkes-PPKB,’’ lanjut Sidik.
Sidik mengungkapkan, realisasi serapan tersebut belum termasuk belanja yang masih proses pencairan. Seperti perbaikan tempat penanganan Covid-19. Mulai Rumah Sakit Lapangan Rusunawa (RSLR) II maupun Rumah Sakit Lapangan Wisma Haji (RSLWH). ‘’Alhamdulillah, saat ini Kota Madiun sudah masuk PPKM level 1,’’ ucapnya.
Menurut Sidik, rendahnya serapan BTT tidak lepas dari situasi Covid-19 yang kian terkendali. Sehingga, BTT untuk penanganan Covid-19 turun. Termasuk pembiayaan isolasi terpadu (isoter) seiring jumlah pasien yang turun drastis. ‘’Tidak perlu lagi mamin (makanan dan minuman, Red) untuk pasien, karena sudah kosong. Penghematan sudah sangat luar biasa,’’ ungkapnya.
Serapan BTT rendah bukan masalah. Sebab, pemkot mengalokasikan anggaran jumbo untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk jika terjadi ledakan kasus Covid-19. Sidik menegaskan bahwa BTT bersifat antisipasi. ‘’Semakin kecil realisasinya semakin bagus,’’ sebutnya. (kid/c1/sat/her)
Editor : Hengky Ristanto