Nasional Kota Madiun Kab. Madiun Ngawi Magetan Ponorogo Pacitan Internasional Olahraga Gaya Hidup Hiburan Jual Beli

Santer Isu Menteri Jokowi Mundur, Wali Kota Madiun Maidi: Kalau Diamanahi, Gaji Bakal Dipakai Urus Stunting

Mizan Ahsani • Jumat, 26 Januari 2024 | 13:00 WIB
Wali Kota Madiun Maidi (BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN)
Wali Kota Madiun Maidi (BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN)

KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Wali Kota Madiun Maidi turut bersuara menanggapi isu sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mundur.

Menurut Maidi, para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya menuntaskan masa jabatan mereka hingga Oktober mendatang.

Namun, apabila isu tersebut ternyata benar adanya dia bersedia menggantikan jadi menteri jika memang mendapat tawaran dari Jokowi.

Bahkan, Maidi menyatakan siap tanpa digaji.

"Kalau memang ada (menteri) yang mundur, ya mungkin karena keterpaksaan, itu boleh-boleh saja," sebutnya.

"Pak Jokowi kan orangnya cerdas, pintar, toh calon menteri kan banyak dari daerah, saya pun siap dan sanggup," katanya, Kamis (25/1).

Menurutnya, kursi menteri butuh figur dari kalangan profesional.

Pasalnya, peran menteri cukup penting dalam membantu presiden menjalankan roda pemerintahan di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kalau kita jadi menteri, nggak usah digaji. Gaji itu untuk kegiatan sosial. Misalnya, dikasihkan ke anak stunting, yatim, maupun lansia yang membutuhkan. Itu jauh lebih bermanfaat," ujar Maidi.

Selain itu, jika nanti masyarakat menghendaki dirinya kembali memimpin Kota Madiun, Maidi mengaku siap.

Sebab, dia berpandangan masih ada sejumlah pembangunan yang perlu disempurnakan ke depannya.

"Alhamdulillah kalau masyarakat masih menghendaki saya untuk menyempurnakan kota ini. Saya mengabdi kepada masyarakat itu kan bagian dari ibadah," ungkapnya.

Terpisah, Guru Besar Universitas PGRI Madiun (Unipma) Prof Parji tak menampik fenomena menteri mundur berkaitan dengan dinamika politik saat ini.

Pun, ada sangkut pautnya dengan Pilpres 2024. "Namanya isu bisa saja muncul," kata Parji.

Tapi, apabila memang kabar tersebut nantinya terbukti benar keputusan prerogatif ada Presiden Jokowi.

Terutama dalam menentukan siapa calon pengganti menteri yang mundur tersebut.

"Kembali lagi, kita berpatokan pada fakta politik. Menurut saya pribadi, menjaga kondusivitas, pelayanan prima kepada masyarakat dan kestabilan politik jauh lebih penting," bebernya.

Bagaimana seandainya Maidi ditawari posisi menteri? Parji menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.

Namun, dia menyarankan kepada Maidi agar tetap fokus membangun Kota Madiun hingga masa jabatannya sebagai kepala daerah berakhir pada 29 April mendatang.

"Kita lihat saja perkembangannya. Kalau prestasi bagus kan kemungkinan bisa saja. Toh, ada beberapa kepala daerah berprestasi jadi menteri," katanya. (ggi/her)

Editor : Mizan Ahsani
#menteri #Maidi #mundur #madiun #wali kota #jokowi