KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Panitia khusus (pansus) yang mengevaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) wali kota tahun anggaran 2023 benar-benar kejar target.
Senin kemarin (1/4), rekomendasi terhadap kinerja pemkot selama setahun terakhir itu disampaikan pada sidang paripurna.
‘’Memang tidak ada sesuatu yang sempurna. Ada beberapa catatan dan rekomendasi,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono.
Catatan yang dimaksud di antaranya belum tercapainya dua indikator kinerja. Meliputi indeks pembangunan ekonomi inklusif yang semula ditetapkan 6,89 persen hanya tercapai 6,87 persen.
Kemudian, indeks gini yang ditargetkan 0,329 persen, hanya teralisasi 0,416 persen.
‘’Kami terus berupaya meningkatkan apa yang dirasa masih kurang maksimal,’’ katanya.
Selain itu, pihaknya juga memberikan catatan pada sasaran kinerja pembangunan. Antara lain, indeks inovasi daerah dan persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.
Indeks inovasi daerah hanya terealisasi 52,6 persen. Padahal, sasaran targetnya 58,4 persen.
Sementara, apabila dibandingkan dengan capaian 2022 lalu diketahui bahwa indeks tersebut mengalami penurunan.
Atas hal tersebut pihaknya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik menurun.
Kemudian, capaian indeks persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada 2023 hanya tembus 5,60 persen dari target 10,16 persen.
Bahkan, realisasi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 7,98 persen.
‘’Bukan semata kewajiban eksekutif, tapi legislatif juga punya atensi untuk bersama berupaya mendongkrak capaian yang belum maksimal,’’ jelas Istono.
Berdasarkan catatan itu, Istono telah merekomendasikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menganalisa penyebab berbagai indikator dan sasaran pembangunan yang tidak mencapai target tersebut.
Selanjutnya, penyebab dapat diperbaiki dan menjadi dasar arah kebijakan dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2024.
Rekomendasi kedua, lanjut dia, dewan meminta eksekutif mempertahankan program atau kegiatan yang mampu mendongkrak indikator hingga mencapai target.
‘’Butuh saling koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetap optimis ke depan lebih baik,’’ ujar politisi Demokrat tersebut.
Terpisah, Wali Kota Maidi tak menampik LKPj 2023-nya masih menuai catatan legislatif. Menurut dia, catatan dan rekomendasi merupakan hal yang lazim.
Pun, menjadi motivasi eksekutif untuk memperbaiki kekurangan ke depan. ‘’Tidak ada LKPj yang 100 persen sempurna. Pasti ada kekurangan, meskipun sedikit,’’ ucapnya.
Soal indeks gini yang belum memenuhi target, Maidi menilai bahwa pendapatan masyarakat Kota Madiun heterogen.
Sedangkan terkait indeks persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang belum mencapai target, dia beranggapan kondisi itu dipengaruhi imbas konflik Ukraina-Rusia yang berimbas pada pasar global.
‘’Ini tidak di Kota Madiun saja. Daerah yang hanya menerima barang pasti terdampak,’’ katanya. (ggi/her)
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Capaian 99,7 persen
Target 6,89
Realisasi 6,87
Indeks Gini
Capaian 73,56 persen
Target 0,329
Realisasi 0,416
Indeks Inovasi Daerah
Capaian 90,10 persen
Target 58,4
Realisasi 52,62
Indeks Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
Capaian 55,11 persen
Target 10,16
Realisasi 5,60
Editor : Mizan Ahsani