oleh: Ardhining Westri H, SE., MM*
SEBAGAI pegiat isu kesehatan masyarakat, banyak indikator parameter kependudukan dan kesehatan yang diperlukan untuk keperluan penulisan kajian, telaah penelitian, menyusun policy brief bagi perumusan program atau kebijakan, dan banyak keperluan ilmiah lainnya.
Di samping itu, adanya data parameter kependudukan dan kesehatan juga dibutuhkan dalam upaya pembangunan masyarakat suatu daerah.
Ambil contoh bagi kota kelahiran penulis, yaitu Kota Madiun, salah satu kota kecil di ujung barat daya provinsi Jawa Timur, hampir berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah.
Meskipun kota kecil, namun dari sisi pembangunan kependudukan dan kesehatan, Kota Madiun terbukti menorehkan banyak capaian dan prestasi. Antara lain berkat keberadaan dan ditunjukkan oleh data kependudukan dan kesehatan yang ada selama ini.
#AkuBanggaMenjadiWargaMadiun. Selama ini tagline ini didengungkan bagi para milineal maupun warga Kota Madiun atau minimal yang pernah tinggal di Kota Pendekar ini.
Kota Madiun melaju sangat pesat dengan torehan prestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional sebanyak 358 penghargaan telah diraihnya, dalam kurun waktu akhir 2019 hingga awal 2024.
Semua terekam jelas dalam jejak data kependudukan dan kesehatan yang dipubilkasi secara umum.
Kota Madiun yang baru bergabung dalam 100 pilot project kota cerdas pemerintah pusat, sangat serius atas program ini mulai dari perencanaan hingga proses dalam mewujudkannya, dengan harapan berhasil secara maksimal.
Program Gerakan Menuju Kota Cerdas periode 2017-2021, terdapat 141 Kota/Kabupaten yang masuk program tersebut.
Walaupun terakhir bergabung, Kota Madiun telah membuktikan aktualisasi diri dari hasil evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II 2023, Kota Madiun yang berada di urutan ketiga secara nasional.
Adapun data 10 kota dengan nilai indeks tertinggi secara nasional dalam implementasi Kota Cerdas Tahap II 2023 adalah:
- Kota Surakarta 3,87
- Kota Bandung 3,83
- Kota Madiun 3,71
- Kota Yogyakarta 3,68
- Kabupaten Gunung Kidul 3,66
- Kota Surabaya 3,65
- Kota Semarang 3,64
- Kabupaten Demak 3,63
- Kota Cimahi 3,61
- Kabupaten Bantul 3,56
Di sisi lain, menurut data Kemenkominfo bahwa pada tahun 2030, nilai GDP Indonesia akan mencapai US$ 2,4-2,5 juta atau naik 2,5 kali dari sekarang.
SedangKAN data dari Badan Pusat Statitik menunjukkan, proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan akan mencapai 80% di tahun 2040 nanti.
Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk tidak saja membuat kota semakin cerdas melalui smart city, namun juga mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas atau smart people.
Ukuran indeks dalam mengukur smart city juga diperoleh antara lain dari data kependudukan dan kesehatan.
Masyarakat Indonesia yang cerdas, dicirikan yang mau berubah kearah lebih baik dan berpikir lebih maju. Inti dari perubahan adalah soal kecepatan, termasuk kecepatan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
Suka tidak suka, solusi teknologi harus digunakan untuk menghadapi tuntutan kecepatan ini, salah satunya dengan solusi smart city.
Pemilihan Kota/kabupaten di Gerakan Menuju 100 smart city dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, serta pelaksanaan Nawa Cita.
Bagi kota/ kabupaten yang terpilih, seluruhnya telah melalui proses assessment yang mengukur kesiapan visi, regulasi, SDM, serta potensi di tiap daerah.
Assessment ini dilakukan oleh tim ahli yang mewakili elemen pemerintah, swasta, dan akademisi antara lain dari Kemkominfo, INSW, IKTII, Citi Asia, Perbanas Institute, ITB, Universitas Indonesia, dan UMN.
Kota Madiun mendapatkan nilai final hasil evaluasi sebesar 3,71yang terbagi dalam beberapa kriteria. Yakni, baseline (3,8), output (3,17), outcame (3,72), impact (4), quick wins (3,9), dan tingkat improvement untuk Kota Madiun mendapatkan nilai 0,06.
Untuk tingkat improvement hasil tersebut sudah baik karena jika melihat daerah lain tak sedikit yang mendapatkan nilai minus.
Eksistensi diri Pemerintah Kota Madiun tidak hanya mempersiapkan masyarakatnya yang cerdas. Tapi juga melakukan langkah-langkah strategis berperan aktif mendukung program pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 ini.
Seperti diketahui untuk mencapai target ini, pemerintah menerapkan tiga strategi kebijakan yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kemiskinan.
Salah satu langkah kunci yang akan mendukung pencapaian target tersebut adalah perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga menjangkau masyarakat miskin ekstrem.
Pemerintah Kota Madiun melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan tersebut, antara lain melalui rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat, optimalisasi layanan dan manfaat, serta sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.
Langkah strategi ini berhasil meraih dua penghargaan Paritrana Award 2023, yaitu Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award 2023 Provinsi Jawa Timur kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dan kategori perusahaan besar sektor perdagangan dan jasa untuk Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
Penghargaan tersebut diberikan atas upaya Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakatnya. Di Kota Madiun, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah setempat sudah mengikutsertakan sebanyak 14.087 peserta saat ini.
Angka ini terdiri dari pekerja sektor informal, perlindungan masyarakat (linmas), kader kesehatan, pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga non ASN Pemerintah Kota Madiun, penjaga rumah ibadah, Ketua RT, RW, dan lain sebagainya.
Cakupan keikutsertaan jaminan sosial melalui BPJS ketenagakerjaan tersebut semakin bertambah. Hal tersebut yang mendongkrak nilai untuk Kota Madiun cukup tinggi.
Selain itu, Pemerintah Kota Madiun dinilai juga berhasil mendorong perusahaan untuk tertib mengikutsertakan karyawannya di jaminan sosial ketenagakerjaan.
Seperti contohnya Perumda Tirta Taman Sari Kota Madiun yang menambah cakupan BPJS Ketenagakerjaan ke masyarakat di luar perusahaan dengan menggunakan anggaran corporate social responsibility (CSR).
Setidaknya, Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun tersebut sudah meng-cover sebanyak 1.184 peserta yang terdiri dari Guru taman pendidikan Al Qur’an (TPA), marbot masjid, penggali makam, penarik gerobak sampah, hingga ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).
Bahkan, sebelumnya cakupan mencapai 1.191 peserta sebelum berkurang karena ada yang meninggal dunia.
Keberhasilan Kota Madiun dalam mendapat penghargaan tidak lepas dari dukungan sumber daya yang ada seperti Pemimpin daerah yang visioner, para dinas OPD yang berpikiran maju, masyarakat yang mendukung program pemerintahnya dan kearifan lingkungan yang dijaga oleh semua pihak.
Selain itu, tidak dipungkiri bahwa dibutuhkan data dukung yang valid, diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Sehingga selama kepemimpinan Bapak Dr. H. Maidi ini capaian program kerja Kota Madiun yaitu Panca Karya selalu berbasis bukti (evidence base).
Data yang valid sedang diharapkan dapat segera terealisasi yaitu hasil dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2023 yang telah berlalu, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024 hampir berakhir.
Data SDKI 2023 sangat berguna dalam mengukur keberhasilan capaian program pemerintah daerah termasuk di Kota Madiun secara efektif untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya perempuan dan anak-anak.
Pentingnya hasil data SDKI 2023 tersebut juga bagi kalangan akademisi dalam memberikan rekomendasi karya tulis ilmiah generasi kedepan.
SDKI sendiri telah dimulai di Indonesia sejak tahun 1987 yang kala itu masih disebut Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia 1987.
Setelah itu baru berganti nama menjadi SDKI sejak tahun 1991, kemudian 1994, tahun 1997, tahun 2002-2003, tahun 2007, tahun 2012, tahun 2017.
Dari informasi tersebut, maka dapat disimpulkan SDKI awalnya dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, kemudian 4 tahun sekali, dan 2 seri SDKI terakhir dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
Apabila dihitung jeda waktu 5 tahun, maka setelah SDKI 2017, mestinya dilaksanakan SDKI 2022, namun saat itu terjadi perubahan tata laksana kepemerintahan, dimana seluruh peneliti disatukan dalam 1 wadah institusi pemerintah yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sejak tahun 2021.
Transisi para peneliti ini mencakup juga para peneliti yang mengampu kegiatan SDKI. Oleh karena itu kurun waktu tahun 2022 dinilai belum menjadi momen yang tepat dalam melaksanakan SDKI karena momentum kepindahan para peneliti kependudukan dan kesehatan itu.
Menginjak tahun 2023, berbagai upaya penyiapan baru mulai dilaksanakan, dan pengumpulan data di lapangan yang pertama baru pada kwartal akhir, atau 4 bulan terakhir di tahun 2023.
Dengan kondisi demikian, diprediksi paling cepat data awal SDKI 2024 baru dapat dirilis pada pertengahan tahun 2024.
Artinya 7 tahun setelah SDKI terakhir tahun 2017. Di samping perkara selisih jeda waktu yang lebih dari 5 tahun, harapan lainnya adalah semoga hasil SDKI 2024 nanti dapat mewakili gambaran baik nasional, provinsi se-Indonesia, dan semoga bahkan hingga turunan data sampai tingkat kabupaten/ kota.
Kebutuhan data ini diperlukan bagi para peneliti maupun akademisi di tingkat kabupaten/ kota seperti kami di Kota Madiun ini.
Secara konten, data SDKI tentu akan sangat kaya dengan informasi parameter kependudukan, kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, bahkan hingga variable stunting, seiring target yang dicanangkan Presiden RI pada tahun 2024 ini prevalensi balita secara nasional tidak boleh lebih tinggi dari 14 persen dari total balita di Indonesia.
Setidaknya asupan data SDKI 2024 di tingkat nasional dan provinsi nanti dapat dijadikan rujukan model pengumpulan data yang sama pada tingkat kabupaten/kota.
Tidak mengherankan apabila SDKI 2024 digadang-gadang sebagai andalan data nasional menggambarkan situasi kependudukan dan kesehatan Indonesia, mengingat desain dan metodologi penelitiannya yang sangat dijaga kualitasnya, bahkan dapat diperbandingkan secara internasional antar negara yang menyelenggarakan.
Kerangka sampling dengan unit analisis rumah tangga berdasarkan blok sensus, dipilih secara total random.
Dengan seluruh harapan tersebut , tidak berlebihan apabila seluruh pihak menantikan segera di terbitkan hasil data SDKI 2024.
Semoga penantian panjang untuk data SDKI 2024 ini dapat berbuah manis dengan dirilisnya data capaian berbagai program kependudukan, kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan stunting yang sangat dibutuhkan berbagai pihak terkait.
Data ini menjadi tolok ukur bagaimana Pemerintah kita merencanakan program dan kebijakan mengarah penataan kependudukan dan kesehatan yang semakin baik, dalam mencapai target komitmen internasional SDGs maupun target pembangunan RPJPN, RPJMN dan juga Renstra Kementerian Lembaga Pemerintahan kita.
Semangat untuk para surveior SDKI 2024 kami nantikan dedikasi terbaikmu untuk Kota Madiun mendunia. Aaamin. (*)
*Penulis merupakan anggota IAKMI Cabang Kota Madiun
Editor : Mizan Ahsani