JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Dukungan politik yang dikantongi Maidi untuk menjadi sebagai bakal calon wali kota (bacawali) Madiun makin kuat.
Setelah PSI dan Nasdem, Rabu kemarin (26/6) dia memperoleh surat rekomendasi dari DPP Demokrat untuk macung di Pilkada Kota Madiun 2024.
Sedangkan untuk siapa bakal calon wakil wali kotanya, Maidi ditugaskan untuk mencari sekaligus berkoordinasi dengan DPC Demokrat dan koalisi parpol.
‘’Pak Maidi mendapatkan rekomendasi DPP Demokrat sebagai bacawali,’’ kata Ketua DPC Demokrat Kota Madiun Istono.
‘’Itu sudah rekomendasi. Insya Allah tinggal menunggu deklarasi siapa pasangan (bacawawali)-nya,’’ sambungnya.
Menurutnya, DPP Demokrat sudah mengantongi satu nama bacawawali pendamping Maidi.
Meski begitu, dia enggan menyebut secara eksplisit siapa sosok bacawawalinya di pemilihan wali kota (pilwakot) 2024.
Ditanya apakah yang direkomendasi DPP adalah dirinya, begini jawaban Istono.
‘’Yang jelas (bacawawalinya) bukan saya. Saya mendapat rekomendasi sebagai pimpinan DPRD Kota Madiun,’’ jelas wakli ketua DPRD Kota Madiun itu.
Sebelumnya, DPC Demokrat Kota Madiun telah menyodorkan empat nama bacawawali hasil penjaringan.
Selain Istono, ada F Bagus Panuntun, Bagus Rizki Dinarwan, dan Kiagus Firdaus. Dari sejumlah nama tersebut, salah satu di antaranya bakal mendapat rekomendasi DPP Demokrat.
‘’Tidak sampai dua pekan ke depan sudah selesai (turun rekomendasi bacawawali, Red),’’ ujar Istono.
Meski begitu, dirinya sempat menyebut istilah Mapan. Hanya saja, Istono tak juga mengiyakan apakah akronim Mapan itu merupakan kepanjangan dari Maidi-Bagus Panuntun.
‘’Madiun Mapan. Silakan diterjemahkan sendiri,’’ katanya.
Sementara itu, DPP PKB juga sedang memproses surat rekomendasi untuk Pilwakot Madiun 2024.
Tahapan tersebut diawali dengan melakukan fit and proper test terhadap para kandidat bacawali-bacawawali kemarin.
‘’Yang diundang siapa saja saya belum tahu. Karena (undangan fit dan proper test) tidak lewat DPC PKB. Saya hanya menyaksikkan,’’ ungkapnya.
Ngedi menyatakan uji kepatutan dan kelayakan itu bukan menjadi satu-satu tahapan untuk menentukan rekom.
Namun, masih ada beberapa tahapan lagi.
Di antaranya, hasil komunikasi antara ketua parpol. ‘’Setelah fit and proper test masih ada dua tahapan lagi. Arah dukungan tergantung hasil ini,’’ pungkasnya. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani