KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Berbagai cara dilakukan dosen ASN di Politeknik Negeri Madiun (PNM) dalam menuntut tunjangan kinerja (tukin) mereka.
Selain menggelar demo pada Senin (3/2) lalu di Jakarta, mereka ganti mengancam mogok mengajar.
’’Kami sudah melayangkan protes dan gencar melakukan audiensi sejak tahun lalu. Tapi, sampai detik ini Kemendiktisaintek belum membuka ruang diskusi dengan kami (Adaksi),’’ kata Ridho Muarif, koordinator aksi dosen ASN PNM, kemarin (4/2).
Ridho menjelaskan, aksi yang dilakukan dosen ASN saat ini merupakan bentuk kekesalan atas perlakuan pemerintah.
Sejak 2020, dosen ASN tidak menerima tukin sepeser pun. Atau hanya menerima gaji pokok dan uang kehadiran.
Baik itu asisten ahli, lektor, lektor kepala, maupun profesor.
’’Dosen tidak percaya kalau tukin tidak bisa dibayarkan. Karena secara Undang-Undang, hak keuangan ASN itu dijamin. Menurut kami, NIP (Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil) adalah bukti kalau kami adalah pegawai,’’ ungkapnya.
Ridho menduga ada kejanggalan dalam pernyataan Kemendiktisaintek.
Karena mereka sempat menyebut terdapat kesalahan administrasi dan menganggap dosen ASN bukan termasuk pegawai Kemendiktisaintek.
’’Yang dikatakan bukan pegawai itu apa dasarnya. Kami melaksanakan kewajiban. Bahkan, melebihi ASN biasa. Lantas kami ini apa,’’ ucapnya.
Ridho tak menampik adanya wacana pemerintah pusat memasang anggaran tukin bagi dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun tahun ini.
Namun, nominal tersebut dirasa belum bisa membayar tukin seluruh dosen ASN di Kemendiktisaintek.
Sesuai hitung-hitungan kasar, anggaran tersebut hanya dapat membayar tukin 30 ribu dosen ASN.
Padahal, jumlah dosen ASN mencapai 80 ribu orang.
’’Jika anggaran hanya segitu, jadi skema yang ditawarkan adalah skema pertama. Yakni, hanya sebagian kecil yang mendapatkan tukin. Kami gugat tukin for all (untuk semua) tanpa membedakan klaster,’’ tegas Ridho.
Saat ini, kata dia, aksi di Jakarta bukan langkah terakhir para dosen ASN.
Seandainya tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, seluruh dosen ASN satu suara menggelar aksi mogok mengajar.
’’Itu (mogok mengajar) opsi terakhir. Tahun-tahun lalu kami masih bisa ngempet. Tapi sekarang tidak bisa ngempet lagi. Kelalaian administrasi ini cenderung sebuah kesengajaan,’’ pungkasnya. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani