MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Inflasi tampaknya menjadi persoalan serius bagi Pemkot Madiun. Hingga, muncul rencana membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pertanian pangan.
‘’Kota Madiun selama ini daerah konsumen yang menyerap produk pertanian daerah tetangga. Ini harus diubah,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi, Minggu (9/3).
Maidi menjelaskan, pembentukan BUMD pangan bertujuan memaksimalkan hasil pertanian dan menjaga stabilitas harga. Selain itu, hasil pertanian petani lokal dapat terserap maksimal. Pun, BUMD bisa berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
‘’Hadirnya BUMD untuk mengelola pertanian ini penting. Sehingga, kita tidak bergantung dengan daerah lain,’’ terangnya.
Maidi berencana akan menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk memfasilitasi pembentukan BUMD. Mulai pendampingan manajemen dan tata kelola, akses permodalan, digitalisasi dan efisiensi distribusi, serta kemitraan dengan UMKM pangan. ‘’Tentu kami berharap dapat difasilitasi BI,’’ungkap Maidi.
Mengenai pengendalian inflasi, Maidi menyebut BUMD pangan bisa jadi solusi jangka panjang. Dengan swasembada pangan, kebutuhan warga mampu dipenuhi dan penanganan gejolak harga bakal mudah diatasi.
Harga pangan relatif murah lantaran rantai distribusi lebih pendek. ‘’Jadi, penanganan inflasi ini tidak di hilirnya saja, tapi dari hulu diintervensi dengan bagaimana menjaga kestabilan pasokan pangan yang didistribusikan ke masyarakat,’’ jelasnya.
Di samping pembentukan BUMD, Maidi menyebut pemkot memiliki lahan pertanian yang cukup. Termasuk memanfaatkan lahan tidur untuk disulap menjadi lahan pertanian.
Berdasarkan catatannya, lahan bengkok di Kota Madiun mencapai ratusan hektare. ‘’Swasembada pangan sudah kami mulai. Penanaman pohon-pohon buah dan P2L (pekarangan pangan lestari) juga sudah berjalan,’’ pungkasnya. (ggi/den)
Editor : Hengky Ristanto