Jawa Pos Radar Madiun - Rencana pemerintah pusat membuka keran impor gula tanpa batas mulai menuai penolakan.
Kebijakan itu dinilai berpotensi memukul harga gula lokal, sekaligus merusak semangat swasembada pangan yang digaungkan selama ini.
Penolakan datang dari Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI).
Dalam pertemuan nasional di PG Rejo Agung Baru, kemarin (17/4), mereka menyuarakan keresahan petani tebu yang terancam buntung saat musim giling tiba.
’’Mendekati musim giling tebu, pemerintah malah menyampaikan tidak ada peraturan teknis dan kuota impor. Ini bikin petani galau,’’ tegas Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen.
Menurut Soemitro, kebijakan Presiden Prabowo Subianto itu mengingatkan pada era reformasi, saat impor gula dibuka bebas hingga harga jatuh bebas.
Kala itu, harga gula dari Rp 3.800 anjlok menjadi Rp 1.700 per kilogram. Imbasnya, banyak petani berhenti menanam tebu.
’’Kami tidak ingin sejarah kelam itu terulang. Kalau sikap kami tidak direspons, tentu ada potensi aksi. Harga gula lokal pasti terjun karena kalah dari gula impor yang biaya produksinya lebih murah,’’ terangnya.
Wakil Ketua Umum DPN APTRI, Dwi Irianto, menambahkan, kebijakan impor bebas justru bertolak belakang dengan cita-cita ketahanan pangan nasional.
Jika swasembada menjadi target, semestinya pemerintah mendorong kemandirian produksi dalam negeri, bukan malah bergantung pada pasokan luar.
’’Ini bukan soal ketersediaan pangan semata, tapi kemandirian produksi. Swasembada itu artinya mampu mencukupi kebutuhan sendiri,’’ ujarnya.
Dwi pun mengkritisi data pemerintah yang menyebutkan luasan lahan tebu nasional mencapai 500 ribu hektare, dengan total produksi gula hanya 2,3 juta ton.
Artinya, satu kuintal tebu hanya menghasilkan empat kilogram gula.
‘’Kok bisa? Padahal, tahun 1929 Indonesia pernah menjadi eksportir gula nomor dua dunia. Seharusnya yang ditingkatkan adalah produktivitasnya,’’ katanya. (ggi/her)
Editor : Hengky Ristanto