Jawa Pos Radar Madiun – Hingga 16 Oktober 2025, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Madiun mencapai Rp21,96 miliar atau 97,4 persen dari target Rp22,55 miliar.
Masih tersisa Rp584 juta yang belum tertagih.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun Jariyanto menyebutkan, kekurangan tersebut akan dikejar melalui berbagai langkah.
Mulai dari penagihan rutin hingga pelayanan pajak keliling di setiap kecamatan.
“Kami terus berupaya agar target tercapai 100 persen pada pertengahan November,” ujarnya, kemarin (16/10), di Kelurahan Winongo.
Menurutnya, kendala utama berasal dari subjek pajak yang berdomisili di luar kota.
“Objeknya ada, tapi pemiliknya tidak berada di tempat. Misalnya saat petugas mau menyampaikan SPPT, orangnya sudah pindah,” jelasnya.
Untuk menuntaskan hal itu, pihaknya berkoordinasi dengan lurah, RT, dan RW guna melacak alamat wajib pajak (WP) yang belum melunasi kewajiban.
Setelah data diperbarui, Bapenda akan mengirimkan pemberitahuan resmi melalui pos.
Jariyanto menambahkan, dua tahun terakhir Kota Madiun selalu melampaui target, bahkan sempat mencapai 102 persen.
Karena itu, ia optimistis tahun ini bisa kembali menutup dengan capaian maksimal.
“Kami prediksi pertengahan November nanti bisa lunas semua,” tegasnya.
Meski jatuh tempo pembayaran berakhir pada 30 September, warga masih diberi kesempatan melunasi dengan konsekuensi denda administratif 2 persen.
Ia mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Secara umum, tingkat kepatuhan masyarakat Kota Madiun sangat baik. Ini patut diapresiasi,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto