Jawa Pos Radar Madiun – Ribuan warga Kota Madiun menerima bantuan sosial (bansos) menjelang akhir tahun 2025.
Total 3.076 keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan nilai Rp 600 ribu per KPM untuk periode tiga bulan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kota Madiun Heri Suwartono menjelaskan, setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan.
“Per bulannya Rp 200 ribu, sehingga total yang diterima Rp 600 ribu per KPM,” ujarnya, kemarin (11/12).
Pada tahap penyaluran kali ini, BLTD disalurkan kepada 1.787 KPM, sedangkan DBHCHT diterima 1.289 KPM.
Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 1,84 miliar, dengan rincian Rp 1,07 miliar untuk BLTD dan Rp 773,4 juta untuk DBHCHT.
Heri menegaskan, bansos diprioritaskan bagi warga yang masuk desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.
Sebelum penyaluran, pemkot melakukan verifikasi ulang penerima dengan melibatkan pekerja sosial masyarakat (PSM) serta pemerintah kelurahan.
“Setelah pendataan DTSEN dan pembagian desil 1–5, bantuan kemudian diberikan,” jelasnya.
Selain BLTD dan DBHCHT, Pemkot Madiun juga menyalurkan bantuan khusus bagi buruh pabrik rokok.
Mengingat di Kota Madiun tidak terdapat pabrik rokok, bantuan diberikan kepada warga Kota Madiun yang bekerja di pabrik rokok wilayah sekitar.
Heri berharap bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Harapannya tidak digunakan untuk kebutuhan sekunder maupun tersier, tetapi benar-benar untuk kebutuhan pokok keluarga,” tegasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto