Jawa Pos Radar Madiun – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menegaskan komitmennya berpihak pada rakyat melalui Laporan Kepada Rakyat Tahun 2025.
Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban politik sekaligus refleksi kerja fraksi dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang berorientasi pada pelayanan publik serta pengentasan kemiskinan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Sutardi, menegaskan bahwa laporan tersebut bukan sekadar formalitas tahunan.
“Laporan kepada rakyat ini adalah wujud tanggung jawab moral dan politik kami sebagai wakil rakyat agar masyarakat tahu apa yang sudah dan sedang kami kerjakan,” ujarnya.
Menurut Sutardi, DPRD memiliki peran strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Tiga fungsi utama—pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan—dijalankan Fraksi PDI Perjuangan dengan satu orientasi utama: kepentingan rakyat.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, fraksi secara konsisten menyerap aspirasi masyarakat di seluruh daerah pemilihan.
Aspirasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dan dikawal agar masuk dalam program serta anggaran pemerintah daerah.
“Pembangunan tidak boleh lepas dari aspirasi rakyat. Kami turun langsung, mendengar, mencatat, dan mengawal sampai menjadi kebijakan,” tegasnya.
Pada fungsi anggaran, Fraksi PDI Perjuangan mendorong APBD yang berpihak pada pemenuhan layanan dasar.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, hingga penguatan infrastruktur pelayanan publik.
“APBD harus efektif, efisien, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.
Sementara dalam fungsi pengawasan, fraksi aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemerintah.
Mulai pengelolaan sampah di TPA Winongo, program pertanian, hingga kondisi sarana pendidikan.
“Kami memastikan setiap kebijakan eksekutif berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti pemulung dan petani,” jelas Sutardi.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sutardi menegaskan seluruh agenda fraksi dijalankan sejalan dengan ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno.
Hal itu tercermin dalam kegiatan sarasehan Bulan Bung Karno, sosialisasi ideologi, hingga aksi sosial untuk masyarakat kurang mampu.
“PDI Perjuangan tidak hanya hadir saat pemilu. Kami hadir setiap waktu, menyatu dengan rakyat, dan terus memperjuangkan hak-hak dasar mereka,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto