KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Sembari mengerem dampak pandemi Covid-19, gas ekonomi terus digenjot Pemkot Madiun. Salah satunya dengan penyempurnaan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kelurahan. Tahun ini, anggaran Rp 4,7 miliar kembali digelontorkan untuk menggeliatkan ekonomi di 27 kelurahan.
Kecamatan Manguharjo mendapat jatah Rp 485 juta, Kartoharjo Rp 2,03 miliar, dan Taman Rp 2,24 miliar. Porsi Manguharjo paling kecil lantaran sudah digarap dengan perubahan anggaran keuangan (PAK) 2021 lalu. ‘’Tahun ini kami sempurnakan,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi, Selasa (15/2).
Wali kota menginstruksikan seluruh kecamatan segera menyempurnakan lapak UMKM. Tujuannya, agar semakin optimal mendongkrak perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Pun, dia meminta bulan ini pembangunan dimulai. ‘’Insya Allah tahun ini selesai semua,’’ ujarnya.
Maidi meminta seluruh sektor pembangunan memiliki fungsi besar. Tidak sekadar membangun berdasarkan nilai keindahan. Lapak UMKM, misalnya. Tidak perlu dipenuhi pernak-pernik yang tidak penting. Sebab, dikhawatirkan justru mengurangi fungsi lahan. ‘’Jangan asal-asalan, lahan parkir sangat penting untuk menarik minat pengunjung, pembangunan akan saya awasi dan cek terus,’’ tegasnya.
Maidi menargetkan penyempurnaan lapak UMKM kelurahan rampung tiga bulan ke depan. Sebab, pemkot telah menyusun program lanjutan pemanfaatan pembangunan tersebut. Dia tidak ingin pemulihan ekonomi terkendala pengerjaan yang molor. ‘’Mei harus sudah selesai semua, waktunya cukup itu,’’ tuturnya.
Maidi ingin pada tahun ketiga kepemimpinannya seluruh lapak tuntas. Sebab, program tersebut dimulai 2020 lalu. Selama dua tahun, anggaran lumayan besar telah dikucurkan. Kecamatan Kartoharjo digelontor Rp 2,35 miliar (2020) dan Rp 3,76 miliar (2021). Manguharjo Rp 2,30 miliar (2020) dan Rp 4,24 miliar (2021). Taman Rp 2,35 miliar (2020) dan Rp 1,99 miliar (2021). ‘’Pembangunan lapak harus maksimal karena anggaran sudah dicukupi,’’ bebernya.
Berdasarkan data aplikasi Pro-UMKM Kota Madiun, keberadaan lapak UMKM mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Itu tak lepas dari kebijakan seluruh aparatur sipil negara (ASN) wajib berbelanja di lapak UMKM. Terhitung Juli 2021 hingga Januari 2022, belanja ASN menyentuh Rp 11 miliar. ‘’Ini peluang besar, kami minta dinas terkait menyusun program untuk mendongkrak ekonomi di lapak UMKM kelurahan,’’ pungkasnya. (ggi/c1/sat/her)
Editor : Hengky Ristanto