MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pembangunan sirkuit balap di Kecamatan Parang jadi salah satu proyek daerah paling ambisius di tahun ini.
Kendati anggaran yang dibutuhkan Rp 30 miliar, proyek ini tetap digas meski dana yang ada hanya separuh.
Guna memastikan keberlanjutan proyek ini, Komisi A DPRD Magetan kemarin (8/11) menggelar sidak.
Ketua Komisi A DPRD Magetan Gaguk Arif Sujatmiko menyatakan, sidak ini penting untuk memastikan agar proyek yang dibiayai APBD Jawa Timur tersebut lancar dan selesai tepat waktu.
‘’Kami ingin memastikan sejauh mana progres proyek ini dan apakah bisa selesai sesuai target waktu yang ditentukan,’’ ungkap Gaguk.
Gaguk menilai, pembangunan sirkuit balap ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Magetan.
‘’Dengan adanya sirkuit balap ini, kami berharap dapat mendorong perkembangan ekonomi dan pariwisata, menjadikannya sebagai bagian dari konsep sport and tourism,’’ ujar Gaguk.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Magetan Didik Haryono menambahkan bahwa sidak ini juga dilakukan untuk mengantisipasi risiko mangkraknya proyek.
Berdasarkan hasil hearing antara legislatif dan dindikpora, anggaran tahap pertama sirkuit balap ini sebesar Rp 15 miliar.
Sementara kebutuhan total diperkirakan mencapai sekitar Rp 30 miliar.
‘’Jika anggaran tidak cukup, proyek ini bisa terhambat dan berisiko mangkrak,’’ kata Didik.
Berdasarkan laporan di lapangan, progres teknis proyek saat ini sudah mencapai sekitar 50 persen.
Sisa waktu pengerjaan sekitar 50 hari hingga target selesai pada 22 Desember.
‘’Kami akan berkoordinasi dengan pemkab dan bupati untuk mencari solusi pembiayaan, agar sirkuit balap ini kelak benar-benar terselesaikan,’’ jelas Didik. (ril/naz)
Sidak Komisi A di Sirkuit Parang:
- Proyek tahap I dibiayai dari APBD Provinsi sebesar Rp 15 miliar
- Kebutuhan total untuk proyek ini sekitar Rp 30 miliar
- Progres sudah sekitar 50 persen, dengan target selesai pada 22 Desember 2024
- Jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, ada potensi proyek terhambat atau mangkrak
- Komisi A akan berkoordinasi dengan dindikpora, DPU, bappeda, dan bupati untuk mencari solusi pembiayaan tambahan
Sumber: Diolah dari wawancara
Editor : Mizan Ahsani