Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Magetan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal meski Badan Gizi Nasional (BGN) memangkas biaya operasional program tersebut.
Fokus pemerintah daerah saat ini adalah menjaga kelancaran pasokan bahan pangan bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Bidang Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Magetan sekaligus Petugas Satgas MBG Awang Arifaini Rudin mengatakan, hingga kini 61 dari 70 SPPG di Kabupaten Magetan telah beroperasi.
"Ada empat SPPG masih persiapan verifikasi akun virtual, dan lima SPPG yang sebelumnya tersuspend sedang proses perbaikan dokumen. Secara umum, operasional berjalan lancar," ujarnya, Jumat (24/7).
Terkait kebijakan pemangkasan biaya operasional oleh BGN, Awang menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi maupun memberikan keputusan terkait kebijakan pendanaan program.
Menurutnya, tugas utama Pemkab Magetan adalah memastikan ketersediaan bahan pangan bagi seluruh SPPG agar pelayanan makan bergizi kepada penerima manfaat tidak terganggu.
Pemkab juga mendorong pemanfaatan komoditas lokal dengan mengutamakan hasil pertanian dan peternakan Magetan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung perekonomian petani dan peternak setempat.
Selain menjamin pasokan pangan, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap aspek higienitas, sanitasi, hingga pengelolaan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap SPPG.
"Selama komoditasnya tersedia di Magetan, kami dorong diserap dari petani dan peternak lokal agar berdampak ekonomi. Saat ini, 61 SPPG yang beroperasi telah menjangkau 96 persen sasaran," terangnya. (ril/naz)
Editor : Hengky Ristanto