Jawa Pos Radar Madiun – Kekhawatiran peternak ayam petelur Magetan terhadap ketersediaan pakan mulai mereda.
Pasokan jagung SPHP dipastikan aman setelah persoalan tersebut dibawa DPRD Magetan ke pemerintah pusat.
Pimpinan DPRD bersama Komisi B DPRD Magetan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan perwakilan peternak bertolak ke Jakarta pada 2–3 September.
Mereka menyampaikan aspirasi ke DPR RI serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan, keberlanjutan pasokan jagung SPHP menjadi salah satu persoalan mendesak yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Peternak meminta perpanjangan program sekaligus penambahan kuota agar kebutuhan pakan tetap terjamin hingga memasuki masa panen raya jagung.
’’Alhamdulillah respons dari FPDIP dan FPKS luar biasa. Beliau-beliau menerima kami dengan baik dan akan membawa aspirasi kami untuk dibahas di Komisi IV dengan pemerintah pusat,’’ ujar Rita, Sabtu (5/9).
Menurut Rita, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan langsung berkomunikasi dengan Bulog untuk menindaklanjuti keluhan peternak.
’’Respons cepat dari FPDIP, Wakil Ketua Komisi IV langsung menelepon Bulog untuk meringankan beban peternak yang saat ini waswas dengan ketersediaan jagung SPHP,’’ jelasnya.
Koordinasi tersebut membawa kabar baik bagi peternak ayam petelur Magetan.
Rita menyebut stok jagung untuk kebutuhan peternak dipastikan aman dan pasokan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai diarahkan ke Bulog yang melayani Magetan dan daerah sekitarnya.
’’Alhamdulillah stok jagung untuk Magetan aman. Kiriman jagung dari NTB langsung dikirim ke Bulog Magetan, Ponorogo, dan Ngawi,’’ ungkapnya.
Tak hanya persoalan pakan, rombongan DPRD Magetan turut membawa sejumlah persoalan yang dihadapi peternak ayam petelur.
Di antaranya stabilitas harga telur, tata niaga, hingga perlindungan terhadap keberlangsungan peternak mandiri.
Peternak juga meminta pemerintah menyediakan mekanisme intervensi pasar ketika harga telur di tingkat produsen jatuh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP).
Selain itu, pemerintah pusat didorong menyediakan sistem informasi harga yang transparan.
Data tersebut diharapkan menggambarkan transaksi mulai tingkat peternak, grosir, hingga konsumen sehingga pembentukan harga dapat dipantau dengan lebih jelas.
Rita memastikan pengawalan aspirasi peternak tidak berhenti seusai audiensi.
Komisi B DPRD Magetan bakal melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan pakan, harga, dan tata niaga mendapatkan tindak lanjut kebijakan.
’’FPKS juga akan terus berkoordinasi memperjuangkan aspirasi kami,’’ pungkasnya. (ril/her)
Editor : Hengky Ristanto