Jawa Pos Radar Madiun – Postur R-APBD Magetan 2027 mendapat sorotan legislatif.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan menilai besarnya belanja pegawai berpotensi semakin mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Anggota Banggar DPRD Magetan Didik Haryono menilai rancangan anggaran yang diajukan eksekutif masih terlalu konservatif.
Salah satu yang disorot adalah alokasi belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp826 miliar.
Menurut Didik, porsinya mengalami peningkatan dibandingkan 2025. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi keleluasaan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja modal dan kebutuhan publik.
’’Artinya, sekitar 46 persen APBD habis untuk belanja pegawai. Padahal tahun 2025, porsinya masih di angka 37 persen. Kondisi ini jelas berdampak buruk karena ruang fiskal untuk belanja modal dan infrastruktur publik menjadi semakin menyusut,’’ ungkap Didik.
Tak hanya struktur belanja, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Magetan 2027 juga menjadi sasaran kritik. Dalam rancangan anggaran, PAD diproyeksikan sebesar Rp356,24 miliar.
Didik menilai angka tersebut terlalu rendah. Sebab, menurut dia, realisasi PAD pada 2025 telah mencapai sekitar Rp380 miliar.
Karena itu, Banggar DPRD Magetan mendorong pemerintah daerah lebih agresif menggali potensi pendapatan.
Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan intensifikasi pendapatan dinilai menjadi dua instrumen yang dapat dioptimalkan.
’’Kurang sistematis dan greget dalam mengoptimalkan pendapatan. Jika Sistem Pengendalian Internal (SPI) diperkuat untuk menutup kebocoran dan intensifikasi dimaksimalkan, target PAD seharusnya berani dipatok di atas Rp400 miliar,’’ paparnya.
Menurut Didik, keterbatasan fiskal semestinya mendorong pemerintah daerah lebih progresif dalam mengelola pendapatan maupun menentukan komposisi belanja.
Terlebih, postur R-APBD Magetan 2027 juga harus mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
’’Penyampaiannya memang atraktif, tapi secara substansi kinerja keuangannya sangat konservatif. Tidak ada kebijakan yang progresif dalam rangka optimalisasi pendapatan dan pengelolaan anggaran kita,’’ sambung Didik.
Pembahasan R-APBD Magetan 2027 antara eksekutif dan legislatif selanjutnya menjadi ruang untuk mempertajam komposisi anggaran.
Banggar menginginkan optimalisasi PAD sekaligus ruang yang lebih memadai bagi belanja modal dan infrastruktur publik. (ril/naz)
Editor : Hengky Ristanto